DPR Evaluasi Pilkada 2024 dan Sistem Pemilu: Menuju Pemilu yang Lebih Demokratis

Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat untuk mengevaluasi Pilkada Serentak 2024 dan meminta masukan terkait penataan sistem pemilu mendatang demi pemilu yang lebih demokratis.

Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada Rabu (26/2) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut bertujuan untuk mengevaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dan merumuskan penataan sistem pemilu ke depan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, memimpin rapat dan menekankan pentingnya masukan dari para pakar untuk mencapai pemilu yang lebih baik.

Agenda utama RDPU ini adalah evaluasi Pilkada Serentak 2024. Komisi II DPR menyadari perlunya perspektif akademis yang objektif dan jujur untuk menganalisis pelaksanaan pemilu. Aria Bima menyatakan, "Kami percaya dari kalangan akademisi akan lebih adil dan lebih jujur karena sandarannya adalah kebenaran-kebenaran akademis dalam melihat realitas, dalam memotret, berbagai hal yang terkait dengan pemilu."

Selain evaluasi Pilkada 2024, rapat juga membahas penataan sistem pemilu mendatang. Hampir setiap lima tahun, Undang-Undang Pemilu mengalami perubahan untuk meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia. Aria Bima berharap, melalui RDPU ini, sistem pemilu dapat terus disempurnakan agar semakin demokratis dan mampu meningkatkan kualitas pengawasan, pembuatan undang-undang, dan perumusan anggaran pemilu.

RDPU Komisi II DPR menghadirkan sejumlah pakar pemilu terkemuka. Mereka memberikan masukan dan analisis kritis terkait pelaksanaan Pilkada 2024 dan arah perbaikan sistem pemilu ke depan. Para pakar tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif dan berimbang.

Beberapa pakar yang hadir antara lain Peneliti Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch. Nurhasim dan Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan perspektif akademis yang berharga bagi Komisi II DPR.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustiyanti juga turut memberikan kontribusi. Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Khairul Fahmi berpartisipasi secara daring. Berbagai perspektif dari para ahli ini diharapkan dapat memperkaya proses evaluasi dan perencanaan sistem pemilu yang lebih baik.

Masukan dari para pakar ini akan menjadi bahan pertimbangan Komisi II DPR dalam merumuskan kebijakan dan revisi peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Harapannya, pemilu mendatang akan lebih transparan, akuntabel, dan demokratis.

Komisi II DPR menekankan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Evaluasi Pilkada 2024 dan penataan sistem pemilu merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan mendengarkan masukan dari para pakar, DPR berharap dapat menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Proses evaluasi dan perumusan kebijakan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan terukur. Rekomendasi tersebut akan menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan lainnya dalam mempersiapkan pemilu mendatang.

Melalui RDPU ini, DPR berharap dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih baik, yang mampu mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas dan bermartabat di Indonesia. Proses perbaikan sistem pemilu ini merupakan bagian dari upaya untuk terus memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Dari hasil RDPU ini diharapkan akan tercipta sistem pemilu yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini akan memastikan suara rakyat dapat didengar dan dihargai dalam setiap proses pemilihan umum di Indonesia.

Komisi II DPR berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia melalui perbaikan sistem pemilu. Dengan demikian, pemilu mendatang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, jujur, dan adil.