DPR Minta Manajemen NPCT 1 Diperbaiki Usai Kemacetan Parah Tanjung Priok

Anggota DPR Nurwayah mendesak perbaikan manajemen NPCT 1 dan sinergi antar lembaga untuk mencegah terulangnya kemacetan parah di Pelabuhan Tanjung Priok yang berdampak pada produktivitas dan kenyamanan warga.

Kemacetan panjang yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok pada 16-18 April lalu telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi banyak pihak. Anggota DPR RI Nurwayah, dalam diskusi bersama warga Tanjung Priok pada Senin, mengungkapkan bahwa masalah ini bermula dari kelebihan kapasitas operasi di New Priok Container Terminal One (NPCT 1). Kemacetan tersebut mengakibatkan terganggunya produktivitas ribuan pekerja dan pengguna jalan di sekitar pelabuhan.

Nurwayah menekankan perlunya perbaikan manajemen operasi NPCT 1 dan seluruh terminal pelabuhan. Ia menilai, perencanaan aktivitas yang kurang cermat, ditambah dengan lonjakan aktivitas pelabuhan pasca Lebaran, sistem eror di pintu masuk, dan ketidaksiapan menghadapi puncak arus mudik, menjadi faktor utama penyebab kemacetan parah tersebut. "Perbaiki manajemen operasi NPCT 1 dan seluruh terminal pelabuhan harus lebih cermat dalam perencanaan aktivitas," tegas Nurwayah.

Lebih lanjut, Nurwayah menambahkan bahwa meskipun aktivitas logistik sangat penting, kepentingan publik harus diutamakan dan dijaga. Kemacetan tersebut, menurutnya, telah mengorbankan kenyamanan dan keselamatan pekerja serta pengguna jalan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Nurwayah menyoroti pentingnya pembenahan manajemen operasi NPCT 1, termasuk pengaturan jadwal bongkar muat dan distribusi truk yang lebih efektif. Ia mendorong penerapan sistem 'long move operation' secara masif, di mana truk datang sekaligus membawa peti kemas baru, sehingga dapat mengurangi jumlah kendaraan kosong dan meminimalkan antrean. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kemacetan.

Selain itu, Nurwayah juga menekankan perlunya pengembangan infrastruktur jangka panjang. Ia mendorong percepatan pembangunan akses new port (pelabuhan) untuk menghubungkan pelabuhan langsung ke jalan tol. "Pembangunan jalan ini menjadi solusi untuk menghubungkan pelabuhan langsung ke jalan tol tanpa membebani jalan umum di Tanjung Priok dan Cilincing," ujarnya. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban lalu lintas di jalan umum sekitar pelabuhan.

Sinergitas antar lembaga di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok juga dianggap krusial. Nurwayah menekankan pentingnya koordinasi rutin antara manajemen pelabuhan, kepolisian, dinas perhubungan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas, baik musiman maupun insidental. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan dapat dihindari kemacetan yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum (Untag) Jakarta, Ramdansyah, menambahkan bahwa salah satu penyebab kemacetan adalah kurangnya integrasi sistem informasi manajemen antar pemangku kepentingan. Ia menyayangkan adanya teknologi canggih yang mahal namun tidak terintegrasi dalam satu sistem arsitektur yang sama dan dapat diakses oleh semua pihak.

Ramdansyah menjelaskan bahwa kurangnya integrasi sistem informasi ini menyebabkan penumpukan masalah ketika terjadi kendala operasional. "Itu menjadi problem, sehingga ketika ada suatu masalah, maka akan menjadi penumpukan banyak masalah," katanya. Dengan demikian, integrasi sistem informasi menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Kesimpulannya, mengatasi kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok membutuhkan perbaikan menyeluruh, mulai dari manajemen operasional NPCT 1, sinergi antar lembaga, hingga integrasi sistem informasi. Langkah-langkah strategis dan terintegrasi diperlukan untuk memastikan kelancaran arus logistik tanpa mengorbankan kepentingan publik.