DPR Minta Pemerintah Bijak Efisiensi Anggaran, Jangan Sampai Sengsara Rakyat!

Ketua Komisi V DPR RI meminta pemerintah bijak dalam efisiensi anggaran agar tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat, seperti meningkatnya pengangguran dan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Jakarta, 11 Februari 2024 - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan keprihatinannya terkait rencana efisiensi anggaran pemerintah. Ia menekankan pentingnya pertimbangan yang matang dan bijaksana agar langkah efisiensi tersebut tidak merugikan rakyat.

Lasarus mengingatkan bahwa efisiensi yang dilakukan secara gegabah dapat menimbulkan efek domino yang merugikan masyarakat. Dampaknya bisa meluas, mulai dari penurunan kesejahteraan, peningkatan angka pengangguran, hingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan pemerintah. "Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi," ujar Lasarus dalam pernyataan di Jakarta, Selasa lalu, "Efisiensi yang tidak terencana bisa menggagalkan target tersebut."

Lasarus menjelaskan bahwa APBN bukan hanya soal untung rugi semata. APBN seharusnya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Ia khawatir penghentian sementara pembahasan anggaran infrastruktur akan berdampak buruk pada sektor konstruksi. "Banyak pekerja akan kehilangan pekerjaan," katanya. "Hal ini akan memicu kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, dan produktivitas menurun. Dampaknya akan terasa di berbagai sektor."

Meskipun demikian, Lasarus menegaskan bahwa Komisi V DPR RI tetap taat asas dan mengikuti mekanisme bernegara. Komisi tersebut akan mematuhi Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden. "Efisiensi anggaran sekitar Rp300 triliun masih dalam pembahasan pemerintah," jelasnya. "Pemerintah sedang mencari sektor mana yang perlu diefisiensi dan mana yang tidak."

Lasarus optimistis pemerintah masih memiliki cukup waktu untuk melakukan penyesuaian agar efisiensi anggaran tidak mengganggu sektor-sektor penting yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. "Kita masih punya waktu," tegasnya. "Ini baru Februari, dan jika rencana anggaran diserahkan minggu depan, kami yakin pembahasannya dapat selesai dalam waktu dua minggu."

Ia berharap pemerintah dapat menyusun strategi efisiensi yang tepat sasaran, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang luas bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Komisi V DPR RI siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan proses efisiensi berjalan lancar dan tidak merugikan rakyat.

Pernyataan Lasarus menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dalam efisiensi anggaran. Efisiensi yang tergesa-gesa berpotensi menimbulkan masalah ekonomi dan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan DPR untuk memastikan efisiensi anggaran dilakukan secara bijak dan tidak merugikan rakyat.