DPR Pastikan Anggaran Tukin Dosen Rp2,5 Triliun Disetujui
Kemenkeu menyetujui anggaran Rp2,5 triliun untuk tunjangan kinerja dosen ASN, mengakhiri penantian dan mencegah aksi demo yang direncanakan.
Anggaran tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN senilai Rp2,5 triliun akhirnya disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kabar baik ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, Kamis (23/1) di Kompleks Parlemen, Jakarta, usai rapat kerja bersama Kemendikbudristek. Persetujuan ini mengakhiri polemik dan mencegah aksi unjuk rasa yang direncanakan para dosen.
Mengapa persetujuan ini penting? Selama ini, Aliansi Dosen ASN Kemendikbudristek Seluruh Indonesia menyuarakan tuntutan pembayaran tukin yang tertunda sejak 2020. Ancaman aksi demo nasional yang akan digelar jika pemerintah tak memberi kepastian pembayaran hingga Jumat (24/1) lalu, mendorong DPR untuk mempercepat proses penganggaran.
Bagaimana prosesnya? Komisi X DPR RI aktif mendorong pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mereka telah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek untuk menghitung total anggaran yang dibutuhkan dan selanjutnya mengajukannya ke Kemenkeu. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, bahkan sempat menghimbau agar aksi demo dihindari karena aspirasi para dosen telah didengar dan sedang diproses.
Persetujuan anggaran ini disambut positif oleh DPR. Lalu Hadrian Irfani menyebutnya sebagai angin segar bagi para dosen. Anggaran sebesar Rp2,5 triliun tersebut akan disalurkan kepada 33.957 dosen ASN. Kemendikbudristek selanjutnya akan menyiapkan aturan teknis pencairan melalui Permendikbudristek.
Langkah selanjutnya adalah penyusunan Permendikbudristek untuk mengatur teknis pencairan tukin. Proses ini diharapkan berjalan lancar dan cepat sehingga dosen ASN segera menerima haknya. Komisi X DPR RI akan terus memantau proses pencairan untuk memastikan seluruh dosen menerima tunjangan kinerja tersebut.
Kesimpulannya, persetujuan anggaran tukin dosen sebesar Rp2,5 triliun merupakan hasil dari kerja keras Komisi X DPR RI dan respon positif dari pemerintah terhadap aspirasi para dosen. Ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dosen dan kualitas pendidikan di Indonesia. Semoga proses pencairan berjalan lancar dan tepat waktu.