DPR Pertanyakan Strategi Kemenpar Pasca Efisiensi Anggaran

Anggota Komisi VII DPR RI mempertanyakan strategi Kementerian Pariwisata dalam mengelola anggaran pasca efisiensi, khususnya terkait infrastruktur pendukung pariwisata dan implementasi Tourism 5.0.

Jakarta, 13 Februari 2025 - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti langkah Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam mengelola anggaran setelah dilakukan efisiensi. Pertanyaan utama yang mengemuka adalah bagaimana memastikan efektivitas kebijakan pariwisata hingga ke tingkat desa, mengingat pentingnya sektor ini bagi perekonomian nasional.

Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kemenpar pada Rabu (12/2), Novita mempertanyakan strategi Kemenpar dalam menciptakan dynamic governance hingga tingkat desa. Ia menekankan pentingnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung sektor pariwisata. "Sektor perhubungan dan infrastruktur sangat penting bagi kemajuan pariwisata," ujar Novita. "Namun, dengan anggaran yang telah diefisiensikan, bagaimana strategi Kemenpar memastikan pengelolaan pariwisata tetap berjalan optimal hingga ke desa?"

Lebih lanjut, Novita meminta kejelasan mengenai alokasi anggaran infrastruktur pendukung pariwisata tahun 2025 pasca efisiensi. Ia juga mempertanyakan bagaimana Indonesia dapat bersaing sebagai destinasi wisata global jika akses jalan dan infrastruktur pendukung lainnya masih belum memadai. "Anggaran infrastruktur pendukung pariwisata tahun 2025 ini masuk dalam rencana kerja yang mana setelah efisiensi? Bagaimana mekanisme kolaborasi dengan sektor terkait dalam pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata daerah?" tanyanya.

Selain infrastruktur, Novita juga menyoroti strategi Kemenpar dalam mengimplementasikan Tourism 5.0 yang berbasis kecerdasan buatan (AI) dan digitalisasi. Ia mempertanyakan kesiapan Kemenpar dalam hal data dan platform digital. "Apakah Kemenpar telah memiliki big data dan cloud platform tentang integrasi daerah-daerah wisata di Indonesia yang sedang berjalan saat ini?" tanya Novita. Pertanyaan ini penting untuk memastikan efektivitas program Tourism 5.0 dalam meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.

Novita mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang dalam implementasi program Tourism 5.0. Data yang akurat dan terintegrasi sangat krusial untuk pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam pengembangan pariwisata. Keberhasilan Tourism 5.0 sangat bergantung pada kemampuan Kemenpar untuk memanfaatkan teknologi dan data secara optimal.

Dengan adanya efisiensi anggaran, Novita mengingatkan Kemenpar agar tidak memangkas sektor-sektor penting pembangunan yang memiliki multiplier effect dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, Kemenpar perlu memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan sektor-sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kemenpar perlu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pasca efisiensi. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas layanan dan pembangunan infrastruktur pariwisata. Kemenpar juga perlu memastikan bahwa program-program prioritas tetap berjalan dengan baik meskipun anggaran telah diefisiensikan.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota DPR ini menyoroti pentingnya perencanaan dan strategi yang matang dalam pengelolaan anggaran sektor pariwisata. Efisiensi anggaran memang perlu dilakukan, namun harus diimbangi dengan strategi yang tepat agar tidak menghambat perkembangan sektor pariwisata Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga sangat penting untuk membangun kepercayaan publik.