DPR Tekankan Distribusi LPG 3 Kg Harus Tepat Sasaran untuk Rakyat Prasejahtera dan UMKM

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini desak distribusi LPG 3 kg tepat sasaran untuk rumah tangga prasejahtera dan UMKM, serta soroti penyalahgunaan subsidi dan perlunya pengawasan ketat.

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti pentingnya penyaluran gas LPG 3 kilogram tepat sasaran, terutama bagi rumah tangga prasejahtera dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Hal ini disampaikan Novita usai melakukan kunjungan kerja ke PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara di Surabaya pada Senin (24/3).

Dalam kunjungan tersebut, Novita menekankan keprihatinannya terkait penyalahgunaan subsidi LPG 3 kg. Ia menyatakan, "Saya ingin memastikan bahwa LPG 3 kilogram benar-benar sampai ke masyarakat kecil dan pelaku UMKM tanpa hambatan." Menurutnya, subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kurang mampu dan UMKM justru kerap dinikmati oleh pelaku usaha menengah dan besar.

Masalah lain yang diungkap Novita adalah potensi kelangkaan dan lonjakan harga akibat penimbunan LPG 3 kg. Minimnya data valid dan sistem pendataan yang akurat juga menjadi kendala dalam pengawasan distribusi, sehingga sulit untuk mengontrol penyaluran subsidi secara efektif.

Novita mengungkapkan beberapa permasalahan krusial dalam distribusi LPG 3 kg. Pertama, penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat prasejahtera dan UMKM, namun justru digunakan oleh pihak-pihak yang mampu. Kedua, potensi kelangkaan dan kenaikan harga akibat praktik penimbunan. Ketiga, lemahnya pengawasan distribusi karena minimnya data akurat dan sistem pendataan yang belum optimal.

Lebih lanjut, Novita berharap kunjungannya dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat. Tujuannya adalah memastikan subsidi energi tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi rakyat kecil serta pelaku UMKM, sehingga berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.

Ia juga mendorong Pertamina untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas distribusi, khususnya di regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Hal ini penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan percepatan transformasi industri energi menuju keberlanjutan.

Selain masalah distribusi LPG, Novita juga mendorong penguatan hilirisasi energi dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam operasional Pertamina. Ia menekankan pentingnya komitmen untuk mencapai target nol emisi karbon pada tahun 2026. Menurutnya, hal ini harus ditunjukkan secara nyata dan merata agar sektor energi tidak hanya berkontribusi pada ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan.

Novita berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika subsidi energi tepat sasaran. Oleh karena itu, pengawasan harus diperketat, dan inovasi dalam distribusi serta penggunaan energi hijau harus terus dikembangkan. Ia berharap sinergi yang kuat antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat dapat memastikan hal ini terwujud.

Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi urusan perindustrian dan UMKM, Novita juga menekankan pentingnya memastikan bahwa subsidi energi benar-benar dinikmati oleh mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, UMKM dapat terus berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Kesimpulannya, permasalahan distribusi LPG 3 kg di Indonesia membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Pentingnya pengawasan yang ketat, sistem pendataan yang akurat, dan inovasi dalam distribusi serta penggunaan energi hijau menjadi kunci untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat sangat krusial untuk mencapai tujuan tersebut.