DPR Usul Layanan SIM Buka Sabtu-Minggu: Kemudahan Akses bagi Masyarakat

Komisi III DPR RI mengusulkan perluasan layanan pembuatan SIM hingga akhir pekan untuk mengakomodasi masyarakat yang bekerja di hari kerja, mendorong transformasi pelayanan publik yang lebih fleksibel.

sumber antara
Komisi III DPR RI mengusulkan perluasan layanan pembuatan SIM hingga akhir pekan untuk mengakomodasi masyarakat yang bekerja di hari kerja, mendorong transformasi pelayanan publik yang lebih fleksibel. (©© 2025 Antaranews)

Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengusulkan layanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) diperluas hingga akhir pekan. Usulan ini mengemuka saat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Polda Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis (13/2).

Usulan Layanan SIM Akhir Pekan

Habib Aboe Bakar Alhabsyi menekankan pentingnya akses layanan publik yang lebih fleksibel. Menurutnya, tidak semua masyarakat memiliki waktu luang di hari kerja untuk mengurus administrasi seperti SIM. "Kami rasa penting untuk ada pelayanan saat libur, sehingga masyarakat bisa mengurus administrasi seperti SIM dan SKCK tanpa mengganggu waktu kerja," ujarnya. Usulan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat dalam mengurus SIM.

Transformasi Pelayanan Publik

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I ini mendorong transformasi pelayanan publik yang lebih komprehensif. Ia menyarankan agar layanan SIM juga tersedia di hari Sabtu dan Minggu. "Personel yang bertugas bisa diatur agar hak-hak anggota untuk libur tetap terpenuhi," tambahnya, menunjukkan bahwa pengaturan penjadwalan petugas dapat dipertimbangkan untuk merealisasikan usulan ini.

Inovasi layanan SIM keliling yang telah diterapkan Polda Kalsel mendapat apresiasi dari Habib. Layanan ini terbukti efektif menjangkau masyarakat yang kesulitan mengurus SIM di hari kerja. Lokasi-lokasi strategis seperti Terminal Palnam, Pasar Sudimampir, Kantor Walikota Banjarmasin, dan Polsek Banjarmasin Selatan dipilih untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Apresiasi Inovasi dan Aplikasi Online

Selain layanan SIM keliling, Habib juga mengapresiasi beberapa Polres di Kalimantan Selatan yang telah menerapkan aplikasi online untuk pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Sistem online ini dinilai efektif memangkas waktu antrean dan mempermudah masyarakat dalam mengurus SKCK. "Ini adalah salah satu bentuk transformasi layanan publik yang sangat membantu masyarakat," pujinya.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, bersama pejabat utama dan Kapolres jajaran menyambut kunjungan Komisi III DPR RI. Mereka memaparkan sejumlah capaian kinerja di masing-masing satuan kerja. Kunjungan ini menandai komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan.

Kesimpulan

Usulan Komisi III DPR RI untuk memperluas layanan SIM hingga akhir pekan merupakan langkah positif dalam meningkatkan aksesibilitas layanan publik. Dengan mempertimbangkan pengaturan penjadwalan petugas dan mengadopsi inovasi seperti layanan SIM keliling dan aplikasi online, diharapkan pelayanan publik di Indonesia dapat semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan bagi warganya.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
DPR Bahas RUU Kepariwisataan: Mencari Keseimbangan Antara Swasta dan Pemerintah

Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menparekraf untuk membahas RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, mencari keseimbangan antara peran swasta dan pemerintah dalam pengembangan sektor ini.

#konten ai
DPR Buka Ruang Dialog Publik Bahas RUU Kepariwisataan

Komisi VII DPR berkomitmen membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk membahas RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, guna mengakomodasi aspirasi seluruh pemangku kepentingan dan memastikan regulasi yang adaptif dan berkelanjut

#konten ai
DPR RI Segera Revisi KUHAP: Sinkronisasi dengan KUHP Baru

Komisi III DPR RI menginisiasi revisi total RUU KUHAP untuk menyamakan nilai-nilai hukum dengan KUHP baru yang berlaku mulai 1 Januari 2026, guna memastikan keselarasan sistem peradilan pidana.

Sumber Antara
DPR Komisi III Bahas Efisiensi Anggaran 2025 dengan Mitra Kerja

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan delapan mitra kerja membahas efisiensi anggaran tahun 2025 sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan tenggat penyerahan data ke Kemenkeu pada 14 Februari 2025.

Sumber Antara
DPR Libatkan Pakar Pertajam RUU Kepariwisataan

Komisi VII DPR RI menggandeng pakar dan akademisi untuk penyempurnaan RUU Kepariwisataan guna mengakomodasi perkembangan terkini dan memastikan keberlanjutan sektor pariwisata.

Sumber Antara
DPR Tekankan Partisipasi Publik dalam RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Anggota DPR RI menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU PPRT untuk melindungi pekerja rumah tangga dan memastikan regulasi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

#planetantara
DPR Tekankan Partisipasi Publik dalam RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Anggota DPR RI menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU PPRT untuk memastikan perlindungan maksimal bagi pekerja rumah tangga dan mendorong pengesahan RUU tersebut.

#planetantara
Kemkominfo Usul Tambah Anggaran Rp9,69 Triliun, Termasuk Rampungkan PDN Cikarang

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengusulkan tambahan anggaran Rp9,69 triliun untuk 2025, termasuk Rp280 miliar dari PHLN untuk menyelesaikan Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang dan operasionalnya; Komisi I DPR RI mendukung usulan tersebut.

Sumber Antara
Efisiensi Anggaran Kemenkes: Layanan Kesehatan Masyarakat Tetap Terjaga?

Anggota Komisi IX DPR RI dan Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan efisiensi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp19,6 triliun tidak akan mengurangi layanan kesehatan masyarakat, melainkan hanya akan melakukan realokasi dana dan penghematan pada pos-p

Sumber Antara
DPR Dukung UMKM Mitra Program Makan Bergizi Gratis Dapat Modal Usaha hingga Rp500 Juta

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendukung rencana pemerintah memberikan modal usaha hingga Rp500 juta kepada UMKM mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendorong pemberdayaan ekonomi dan pemerataan akses usaha.

UMKM
Layanan Publik Tetap Jalan Saat Isra Miraj dan Imlek: Imbauan MenPANRB

Jelang libur Isra Miraj dan Imlek 2025, Menteri PANRB Rini Widyantini mengimbau agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dengan sejumlah penyesuaian, memastikan layanan esensial tetap tersedia bagi masyarakat.

MenpanRB
DPR Desak Pemerintah Jamin Ketersediaan Obat dan Vaksin di tengah Efisiensi Anggaran Kemenkes

Komisi IX DPR RI mendesak agar efisiensi anggaran Kemenkes tidak mengurangi pengadaan obat dan vaksin, serta meminta tambahan anggaran Rp9,4 triliun untuk menjamin layanan kesehatan tetap berjalan optimal.

Sumber Antara