DPRD DKI Jakarta Bentuk Pansus Percepatan Revisi Perda Sekolah Gratis

DPRD DKI Jakarta membentuk panitia khusus untuk mempercepat revisi Perda Pendidikan guna mendukung program sekolah gratis di sekolah negeri dan swasta, ditargetkan mulai tahun ajaran 2025/2026.

DPRD DKI Jakarta membentuk panitia khusus (pansus) guna mempercepat revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan. Tujuannya? Menyiapkan payung hukum bagi program sekolah gratis yang dicanangkan Gubernur terpilih di sekolah negeri dan swasta di Jakarta. Program ambisius ini diharapkan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menjelaskan pentingnya payung hukum bagi program sekolah gratis ini. "Sekolah gratis ini juga merupakan program gubernur terpilih. Agar semua berjalan lancar harus didukung oleh regulasi sebagai payung hukum," ujarnya pada Kamis, 30 Januari lalu di Jakarta. Ia menekankan bahwa program ini meliputi jenjang SD hingga SMA.

Proses revisi Perda Pendidikan diakui tidak mudah. Pembentukan pansus ini diharapkan dapat mempercepat proses tersebut. "Ini tidak mudah. Untuk bisa menyelesaikan sesegera mungkin Perda Pendidikan. Makanya kita bentuk pansus Perda Pendidikan, biar dibahas khusus. Sehingga perda yang kita butuhkan untuk mewadahi, memayungi sekolah gratis bisa selesai," tambah Khoirudin.

Meskipun targetnya tahun ajaran 2025-2026, ada kemungkinan program ini diujicoba secara terbatas terlebih dahulu jika revisi Perda belum rampung. Khoirudin menambahkan, "Walaupun belum seluruhnya bisa dilakukan. Nantinya penerapan sekolah gratis dapat 'piloting' terlebih dahulu."

Sebelumnya, Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno juga menyatakan akan mengujicoba program sekolah swasta gratis. Ketua Tim Transisi, Ima Mahdiah, mengungkapkan, "Kemarin kami rapat tiga, empat kali dengan Dinas Pendidikan, mungkin akan dicoba, uji coba dulu." Namun, keputusan final tetap berada di tangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Ima menambahkan bahwa mekanisme pelaksanaan sekolah swasta gratis masih dibahas. Sementara itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjelaskan bahwa program ini tidak hanya mencakup Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), tetapi juga kebutuhan pribadi siswa. Namun, mereka masih menyiapkan regulasi terkait dalam bentuk Perda tentang Sistem Pendidikan di Jakarta.

Dengan adanya pansus ini, diharapkan revisi Perda Pendidikan dapat berjalan lebih cepat dan program sekolah gratis di Jakarta dapat segera terealisasi, memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh warga Jakarta. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada koordinasi yang baik antar pihak terkait dan penyelesaian revisi Perda yang efektif dan efisien.