LIVE

DPRD Jatim Desak Usut SHM 21 Hektare di Laut Sumenep

Wakil Ketua DPRD Jatim meminta BPN mengusut penerbitan SHM atas lahan seluas 21 hektare di laut Sumenep, yang memicu pertanyaan serius soal prosedur dan legalitas, serta berpotensi merugikan nelayan dan lingkungan.

shm
Wakil Ketua DPRD Jatim meminta BPN mengusut penerbitan SHM atas lahan seluas 21 hektare di laut Sumenep, yang memicu pertanyaan serius soal prosedur dan legalitas, serta berpotensi merugikan nelayan dan lingkungan. (©© 2025 Antaranews)

Polemik Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pesisir kembali mencuat. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, Senin (27/1), mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera mengusut tuntas penerbitan SHM atas lahan seluas 21 hektare di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. Uniknya, lahan tersebut berada di wilayah laut.

Kejanggalan penerbitan SHM di kawasan laut ini menjadi sorotan utama. Deni Wicaksono menyatakan keprihatinannya dan meminta investigasi menyeluruh untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Ia menekankan pentingnya verifikasi menyeluruh terhadap dokumen pendukung penerbitan sertifikat tersebut.

Proses penerbitan SHM patut dipertanyakan. "Kami mendesak pihak terkait untuk segera mengusut penerbitan SHM ini. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedural ataupun hukum yang terjadi," tegas Deni dalam keterangannya di Surabaya. Proses investigasi ini dinilai krusial untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, terutama di daerah pesisir yang rentan terhadap perubahan geografis, misalnya abrasi.

Perlu evaluasi menyeluruh dan kajian mendalam. Deni Wicaksono menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penerbitan SHM di wilayah pesisir. Pemerintah daerah dan BPN, menurutnya, harus memastikan kelengkapan data dan memeriksa kondisi terkini kawasan tersebut. Jika lahan tersebut merupakan hasil abrasi, maka penerbitan sertifikatnya harus dievaluasi ulang.

Dampak rencana reklamasi menjadi perhatian. Lebih lanjut, Deni juga menyoroti rencana reklamasi di area tersebut. Ia mengusulkan agar aktivitas reklamasi dihentikan sementara sampai ada kajian yang komprehensif mengenai dampak sosial dan ekologisnya. "Kami tidak ingin nelayan atau masyarakat sekitar dirugikan akibat reklamasi yang tidak melalui pertimbangan menyeluruh. Begitu pula aspek lingkungan, reklamasi yang tidak sesuai dapat memperburuk kondisi pesisir, termasuk meningkatkan potensi banjir rob," imbuhnya.

Keadilan dan kejelasan hukum menjadi harapan. Deni berharap investigasi ini segera menghasilkan kejelasan hukum dan solusi yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, permasalahan SHM di wilayah laut Sumenep ini dapat diselesaikan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan mencegah potensi konflik di masa mendatang.

Kesimpulannya, kasus penerbitan SHM di area laut Sumenep ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Jatim. Tuntutan investigasi menyeluruh dan penghentian sementara rencana reklamasi menjadi langkah penting untuk memastikan kepatuhan hukum, perlindungan nelayan, dan kelestarian lingkungan.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Laode Masrafi
L
Reporter Laode Masrafi
DPRD Jatim Pertanyakan HGB 656 Hektare di Laut Sidoarjo

Wakil Ketua DPRD Jatim soroti adanya Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare di laut Sidoarjo yang diduga melanggar aturan tata ruang dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan meminta Pemprov Jatim dan BPN Jatim untuk memberikan klarifikasi.

HGB
Menteri ATR Batalkan SHGB Pagar Laut di Tangerang, Sengketa dengan Kades Kohod

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, membatalkan SHGB dan SHM pagar laut di Desa Kohod, Tangerang, setelah berdebat dengan kepala desa terkait legalitas lahan yang telah hilang akibat abrasi, dan menyatakan penerbitan sertifikat tersebut cacat hukum.

Kabupaten Tangerang
DPR Dukung Polri Usut Tuntas Kasus Pagar Laut Tangerang

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendukung Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus pagar laut di Tangerang, Banten, dan meminta proses hukum berjalan cepat serta transparan.

Sumber Antara
DPR Dukung Polri Usut Tuntas Kasus Pagar Laut Tangerang

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendukung Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus pagar laut di Tangerang, Banten, dan meminta proses hukum berjalan cepat serta transparan.

Sumber Antara
DPR Serahkan Penyelidikan Pagar Laut Tangerang ke KKP

DPR menyerahkan penyelidikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang kepada KKP, Komisi IV DPR akan menggali informasi lebih lanjut, dan Menteri ATR/BPN telah menyatakan sertifikat terkait cacat dan batal demi hukum.

DPR
DPR Minta Usut Tuntas Kasus Pagar Laut: Ancaman Hukum dan Kerugian Miliaran Rupiah

Anggota Komisi III DPR meminta pengusutan tuntas kasus pagar laut di Tangerang yang diduga melanggar banyak undang-undang, merugikan nelayan dan lingkungan hingga Rp116,91 miliar per tahun.

pagarlaut
Pemprov Jabar Tolak Tiga Kali Pengajuan PT TRPN Terkait Pagar Laut di Bekasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menolak tiga kali pengajuan izin pembangunan pagar laut oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) di Bekasi karena tidak sesuai aturan tata ruang dan tanpa izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemprov Jabar
DPR Buka Peluang Panggil Menteri KKP Terkait Pagar Laut Ilegal di Banten

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mempertimbangkan pemanggilan Menteri KKP untuk menjelaskan pembangunan pagar laut ilegal sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten, yang telah dibongkar oleh TNI AL dan masyarakat.

Banten
BPN Jatim Investigasi HGB di Laut Sidoarjo: 656 Hektare Tanah Dipertanyakan

Kantor Wilayah BPN Jawa Timur menginvestigasi penerbitan tiga HGB seluas 656 hektare di Desa Segoro Tambak, Sedati, Sidoarjo, yang diduga berada di wilayah laut dan diterbitkan sejak tahun 1996.

BPN Jatim
Penggeledahan Kantor dan Rumah Kades Kohod Terkait Kasus Pagar Laut

Bareskrim Polri menggeledah kantor dan rumah Kades Kohod, Tangerang, terkait kasus dugaan penyelewengan terkait lahan pagar laut, mengamankan sejumlah dokumen penting.

Sumber Antara
Pagar Laut Ilegal Tangerang Dibongkar: DPR Kawal Prosesnya

DPR RI, bersama TNI AL dan KKP, membongkar pagar laut ilegal sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang; proses pengawasan dan penegakan hukum terus dilakukan.

pagarlaut
Kades Kohod Mangkir Panggilan Polisi Terkait Kasus Pagar Laut

Kepala Desa Kohod, Arsin, tidak memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat dalam pembangunan pagar laut di Tangerang, meskipun penyidikan kasus tersebut telah dimulai.

Sumber Antara
DPR Bahas Instansi Tunggal Keamanan Laut: Atasi Kerugian Negara Rp7,6 Triliun

Komisi I DPR RI mendorong pembentukan instansi tunggal keamanan laut untuk mengatasi kerugian negara akibat aktivitas ilegal di laut yang mencapai Rp7,6 triliun dan meningkatkan koordinasi antar lembaga.

Sumber Antara