DPRD Kota Malang Kawal Efisiensi Anggaran, Ditengah Demo Mahasiswa

DPRD Kota Malang memastikan pengawalan kebijakan efisiensi anggaran pasca demo mahasiswa, berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Demo Mahasiswa dan Tuntutan Efisiensi Anggaran di Kota Malang

Pada Selasa, 18 Februari 2025, Kota Malang diwarnai aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Alun-Alun Tugu. Salah satu tuntutan utama mereka adalah pengawasan ketat terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Aksi ini berujung pada audiensi dengan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan komitmen lembaga untuk mengawal kebijakan efisiensi anggaran. Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, DPRD Kota Malang telah proaktif berkomunikasi dengan berbagai pemangku kebijakan. Tujuannya adalah memastikan kebijakan efisiensi tidak mengorbankan pelayanan publik.

"Kami sudah mengawal kebijakan efisiensi ini sejak inpresnya diterbitkan, sebagai langkah memastikan bahwa prosesnya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat," ujar Amithya.

Proses pengawasan ini dilakukan secara berjenjang, melibatkan koordinasi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Hal ini penting agar permasalahan yang dihadapi daerah dapat disampaikan secara efektif kepada pemerintah pusat.

Amithya mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang masih baru ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Oleh karena itu, DPRD Kota Malang berkomitmen untuk terus mengawal implementasinya di tingkat daerah, dengan menyusun strategi mitigasi risiko.

"Artinya kebijakan sudah dikeluarkan tetapi pirantinya itu belum settle dan kami sebetulnya dalam posisi menunggu. Yang bisa kami lakukan memitigasi dengan menyusun strategi," jelasnya.

Selain efisiensi anggaran, mahasiswa juga menyampaikan 13 poin tuntutan lain. Beberapa di antaranya meliputi: prioritas anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi, pengawasan anggaran kesehatan agar tidak dipotong, pengusutan tuntas pelanggaran HAM, termasuk penetapan Tragedi Kanjuruhan dan pembunuhan aktivis Munir sebagai pelanggaran HAM berat.

Aksi demonstrasi diawali dengan orasi di Jalan Tugu. Massa aksi kemudian bergerak menuju kantor DPRD Kota Malang. Di sana, mereka melakukan aksi teatrikal, termasuk membakar ban. Situasi sempat memanas ketika massa aksi berupaya merangsek masuk gedung DPRD yang dijaga ketat polisi. Terjadi aksi dorong-mendorong antara pendemo dan petugas.

Demo mahasiswa di Kota Malang menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kebijakan efisiensi anggaran. DPRD Kota Malang memastikan akan terus mengawal proses implementasi kebijakan tersebut agar tidak mengganggu pelayanan publik dan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat. Koordinasi dengan berbagai pihak di tingkat provinsi dan pusat menjadi kunci keberhasilan pengawasan ini. Ke depan, transparansi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memastikan kebijakan publik berjalan dengan baik dan diterima oleh semua pihak.