DPRD Malang Usul Skema Bagi Anggaran Program Makan Bergizi Gratis
DPRD Kota Malang mengusulkan skema pembagian anggaran antara pemerintah kota dan pusat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar setiap porsi makanan mencapai standar ideal Rp14.900.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mengusulkan skema pembagian anggaran antara Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini mencuat karena biaya makan bergizi ideal dinilai lebih tinggi daripada anggaran yang tersedia.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menjelaskan bahwa biaya ideal untuk satu porsi makanan bergizi di Kota Malang mencapai Rp14.900. Angka ini mencakup sayur, lauk pauk, buah, nasi, susu, serta biaya pengiriman dan pengambilan makanan. Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat untuk program MBG sebelumnya masih kurang.
"Kemarin sewaktu trial (MBG) ternyata biayanya lebih dari Rp10 ribu, kan itu dari pusat. Nah sisanya bagaimana? Maka bisa memakai dari APBD," jelas Amithya. Oleh karena itu, DPRD mendorong agar Pemerintah Kota Malang mengalokasikan anggaran dari APBD untuk menutupi selisih biaya tersebut dan memastikan setiap siswa mendapatkan porsi makanan yang ideal.
Meskipun program MBG sebelumnya telah berjalan dengan baik, Amithya menekankan pentingnya komunikasi yang kuat antara Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Pusat terkait skema pembagian anggaran. Petunjuk teknis dari pemerintah pusat sendiri juga masih dinantikan.
"Kami di Kota Malang sama dengan (daerah) lainnya masih menunggu petunjuk teknis dari pusat," imbuhnya. Distribusi makanan sebelumnya berjalan lancar, meskipun belum merata di semua sekolah. Sekolah memastikan makanan tersaji rapi dan bersih, sementara siswa membawa sendiri alat makan.
Koordinasi yang baik antara orang tua, sekolah, dan pemerintah juga menjadi kunci keberhasilan program. Orang tua dapat menginformasikan kepada sekolah jika anak mereka memiliki pantangan makanan tertentu, misalnya karena alergi. Informasi ini kemudian disampaikan oleh sekolah kepada pemerintah.
"Orang tua juga sudah mendengar program ini dan pasti melakukan antisipasi dengan menyampaikan ke guru masing-masing. Menurut saya komunikasi ini penting karena nanti sekolah bisa menyampaikan ke pemerintah," kata Amithya. Dengan skema pembagian anggaran yang tepat dan komunikasi yang lancar, diharapkan program MBG di Kota Malang dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh siswa.