DPRD NTB Apresiasi Rotasi Pejabat Gubernur Iqbal: Langkah Berani dan Sesuai Ekspektasi Publik

DPRD NTB memberikan apresiasi positif terhadap rotasi pejabat di lingkungan Pemprov NTB yang dilakukan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal, menyebutnya sebagai langkah berani dan sesuai harapan publik.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, baru-baru ini melakukan rotasi besar-besaran terhadap 72 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Rotasi yang dilakukan pada Rabu siang tersebut melibatkan 26 pejabat tinggi pratama (eselon II) dan 46 pejabat eselon III. Perombakan ini mendapat apresiasi positif dari Anggota DPRD NTB, Hamdan Kasim, yang menilai langkah Gubernur Iqbal ini sebagai sebuah gebrakan berani dan sesuai dengan ekspektasi publik.

Rotasi ini menarik perhatian publik karena beberapa kepala dinas yang sebelumnya mendapat sorotan atas kinerja mereka digeser. Salah satu contohnya adalah Aidy Furqan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, yang dipindahkan ke Dinas Ketahanan Pangan. Posisi Kepala Dikbud NTB kemudian diisi oleh Abdul Aziz, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Perubahan ini dianggap sebagai langkah tepat untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang sebelumnya terjadi di Dinas Dikbud, seperti persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2024 yang belum beres, masalah smart class bodong, dan dugaan gratifikasi DAK Pendidikan.

Kehadiran istri atau suami para pejabat yang dilantik dalam prosesi rotasi juga mendapat pujian dari Hamdan Kasim. Ia menilai hal tersebut membuat proses mutasi lebih berkesan dan bukan sekadar seremoni belaka. "Supaya mutasi itu berkesan dan bukan seremoni pelantikan. Ini bagus dan tradisi yang harus dilakukan di mutasi berikutnya," ujar Hamdan Kasim.

Hamdan Kasim, Anggota DPRD NTB, menyatakan bahwa proses rotasi pejabat yang dilakukan Gubernur Iqbal telah sesuai dengan ekspektasi publik. Ia mengapresiasi proses yang dijalankan, yang menurutnya telah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk penilaian kinerja dan kesesuaian jabatan (job fit). Bahkan, para pejabat yang dirotasi diharuskan membuat makalah sebagai bagian dari proses tersebut. "Kalau prosesnya sudah keren, ada penilaian, ada job fit, sampai buat makalah," katanya.

Beberapa perubahan penting lainnya termasuk penggantian Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan Sadimin, mantan Kepala Dinas Perkim NTB. Sadimin diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada di Dinas PUPR NTB, seperti proyek yang tidak selesai tepat waktu.

Hamdan juga menekankan bahwa rotasi ini dilakukan berdasarkan meritokrasi, meskipun terdapat posisi eselon II yang masih kosong. Ia mengakui bahwa kritik dan ketidakpuasan merupakan hal yang wajar dalam proses seperti ini. "Ini tim yang harus segera bekerja cepat mengawal gubernur dan wakil gubernur," tambahnya.

Rotasi pejabat yang dilakukan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal melibatkan sejumlah pejabat penting di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berikut beberapa contoh pergantian posisi:

• Yusron Hadi (Staf Ahli Gubernur dan Plt Kepala BKD) menjadi Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Kadiskominfotik)
• Lalu Hamdi (Kepala Biro Pemerintahan) menjadi Kepala Dinas PMD Dukcapil
• Nursalim (Kepala Biro Organisasi Setda NTB) menjadi Kepala BPKAD
• Baiq Nelly Yuniarti (Kepala Dinas Perdagangan) menjadi Kepala BPSDM
• Tri Budiprayitno (Kepala Dikpora) menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
• Eva Dewiyani (Plt Kepala Bapenda) menjadi Asisten 3 Setda Pemprov NTB

Perubahan posisi juga terjadi pada sejumlah kepala dinas lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas PUPR, dan lainnya. Gubernur Iqbal menyatakan bahwa total 72 pejabat dilantik, terdiri dari 26 pejabat eselon II dan 46 pejabat eselon III.

Rotasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas pemerintahan di Provinsi NTB serta memberikan solusi atas permasalahan yang ada di beberapa OPD. Langkah berani Gubernur Iqbal ini mendapat dukungan dari DPRD NTB dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan di NTB.