DPRD NTB Dukung Gubernur Rombak Pimpinan OPD, Percepat Pelayanan Publik

Komisi I DPRD NTB mendukung penuh Gubernur Lalu Muhammad Iqbal melakukan perombakan pejabat OPD untuk percepatan pelayanan publik dan efisiensi anggaran.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, berencana melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Komisi I DPRD NTB. Perombakan tersebut bertujuan untuk mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi anggaran pemerintahan.

Ketua Komisi I DPRD NTB, Muhammad Akri, menyatakan dukungannya terhadap rencana Gubernur Iqbal. "Kita dukung segera 13 OPD lowong itu di isi. Karena ini menyangkut kebijakan. Kepala OPD yang masih di isi pelaksana tugas (plt) itu harus segera didefinitifkan. Jadi saya minta pertama segera lakukan mutasi," tegas Akri dalam keterangannya di Mataram, Senin.

Akri menekankan pentingnya percepatan pengisian jabatan yang kosong untuk memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kinerja kepala OPD yang dinilai tidak sesuai dengan bidang tugas atau kurang profesional. "Kepala OPD yang tidak sesuai bidangnya atau tidak punya profesionalisme kerja segera dibersihkan saja," tambahnya.

Selain mendukung perombakan pejabat, Komisi I juga menyetujui rencana perampingan organisasi dalam rangka efisiensi anggaran. Muhammad Akri menyatakan, "Kami tentu mendukung semua program-program yang telah dirumuskan oleh gubernur dalam rangka percepatan pembangunan di NTB. Termasuk juga dengan perubahan struktur di lingkup Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka melakukan efisiensi dan menyelaraskan dengan kebutuhan di daerah."

Komisi I juga mendorong penerapan sistem meritokrasi dalam proses mutasi jabatan. Sistem ini diharapkan dapat menghasilkan tim pemerintahan yang solid dan efektif. "Meritokrasi adalah jalan baru bagi Gubernur NTB Lalu Iqbal untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat, meritokrasi menjadi pijakan dan diharapkan menjadi jalan terbaik untuk mewujudkan visi-misi NTB makmur mendunia," ungkap Akri.

Anggota DPRD NTB dari Dapil NTB 7 Lombok Tengah ini juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada Gubernur Iqbal untuk menjalankan visi dan misinya. "Kita berikan kesempatan kepada Gubernur NTB Lalu Iqbal untuk bekerja dan menjalankan visi misinya, termasuk dengan mutasi dan penyegaran di setiap OPD Provinsi NTB, karena tentu Lalu Iqbal lebih paham dengan siapa akan bekerja," jelasnya.

Gubernur Lalu Muhammad Iqbal sendiri telah mengakui adanya 13 jabatan strategis di lingkungan Pemprov NTB yang saat ini masih kosong. Hal ini disampaikannya usai bertemu dengan seluruh kepala OPD di Tambora Hall Kantor Gubernur NTB, Senin. Ia menyatakan akan segera melakukan mutasi jabatan untuk mengisi kekosongan tersebut dan memastikan kelancaran roda pemerintahan.

Meskipun demikian, Gubernur Iqbal belum menetapkan waktu pasti untuk pelaksanaan mutasi perdana di era kepemimpinannya. Ia mengatakan, "Yang kosong saja 13, kita dalam waktu dekat akan segera kita usulkan ke DPRD ada strukturisasi OPD, struktur baru kita ingin lihat di struktur baru ini." Pernyataan ini menunjukkan komitmen Gubernur Iqbal untuk segera melakukan perubahan dan penyegaran di tubuh pemerintahan Provinsi NTB.

Perombakan dan penataan OPD ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat NTB. Dengan dukungan penuh dari DPRD NTB, diharapkan proses ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pelayanan publik di Provinsi NTB.