DPRD Semarang: Efisiensi Anggaran Jangan Sentuh Proyek Fisik Penting

DPRD Kota Semarang meminta agar proyek infrastruktur penting tidak terdampak efisiensi anggaran pemerintah pusat, demi menjaga pelayanan publik dan keselamatan warga.

Semarang, 14 Februari 2025 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang berharap efisiensi anggaran pemerintah pusat tidak mengurangi proyek pembangunan fisik yang krusial dan telah direncanakan. Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, M. Rukiyanto AB, menyampaikan kekhawatirannya terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Rukiyanto menjelaskan, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di Semarang bertanggung jawab atas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya besar, sehingga pemotongan anggaran dapat mengurangi pelayanan masyarakat. Meskipun Inpres 1/2025 menyinggung efisiensi infrastruktur, implementasinya masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari Kementerian Dalam Negeri.

Surat edaran Kementerian Keuangan telah diterima, namun angka pengurangan anggaran Rp640 miliar yang tercantum di dalamnya tidak akan diterapkan secara langsung di Semarang. Efisiensi anggaran akan disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang. OPD telah mempersiapkan rincian dan strategi menghadapi kemungkinan pemotongan anggaran.

Jika mengacu pada edaran Kemenkeu, efisiensi anggaran di Kota Semarang diperkirakan mencapai Rp160 miliar, yang akan mempengaruhi OPD teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim).

Rukiyanto menekankan pentingnya mempertahankan anggaran untuk proyek fisik yang vital bagi masyarakat. Ia mencontohkan perbaikan dan perawatan jalan yang rusak di Kota Semarang. Banyak ruas jalan yang rusak akibat cuaca ekstrem membutuhkan penanganan segera.

Jalan rusak tidak hanya menyulitkan warga, tetapi juga membahayakan keselamatan. Oleh karena itu, Rukiyanto meminta DPU untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama.

Meskipun efisiensi anggaran penting, DPRD Semarang berpendapat bahwa proyek infrastruktur yang krusial harus tetap diprioritaskan. Menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pelayanan publik merupakan tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Semarang.

Langkah selanjutnya adalah menunggu petunjuk teknis dan pelaksanaan dari pemerintah pusat. DPRD Kota Semarang akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan agar proyek-proyek infrastruktur penting tetap berjalan sesuai rencana. Koordinasi yang baik antara DPRD dan OPD terkait sangat diperlukan untuk memastikan terlaksananya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas di Kota Semarang.