DPRK Mimika Desak Penegakan Perda Sampah, Sosialisasi hingga Tingkat RT/RW Diperlukan

DPRK Mimika mendesak Satpol PP untuk menegakkan Perda No. 11 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, serta meminta sosialisasi masif hingga tingkat RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Papua Tengah, mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk meningkatkan upaya penanganan masalah sampah yang masih menjadi isu krusial di daerah tersebut. Hal ini disampaikan menyusul dinilai belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Sampah Rumah Tangga. Permasalahan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan membutuhkan solusi komprehensif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Anggota DPRK Mimika, Adrian Andhika Thie, menyatakan keprihatinannya atas minimnya efektivitas Perda tersebut. "Masalah sampah setiap tahun menjadi masalah yang belum bisa diatasi dengan baik sehingga ke depan perda ini harus dapat diimplementasikan dengan baik," tegas Thie dalam keterangannya di Timika, Sabtu (1/3).

Thie menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait pengelolaan sampah. "Penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat Mimika," tambahnya.

Menurut Adrian Andhika Thie, kurang optimalnya pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2012 disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi secara intensif perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Selain sosialisasi, pengawasan di lapangan juga dinilai sangat penting. Penegakan Perda yang tegas dan konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera bagi masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Hal ini memerlukan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

DPRK Mimika juga mendorong pemerintah untuk menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai di seluruh wilayah Kabupaten Mimika. Ketersediaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang cukup dan terawat dengan baik akan mempermudah masyarakat dalam membuang sampah.

Anggota DPRK Mimika jalur otonomi khusus (Otsus), Abrian Katagame, senada dengan Thie. Ia juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. "Untuk itu kami minta supaya pemerintah daerah rutin melakukan sosialisasi hingga tingkat kelurahan, RT dan RW," kata Katagame.

Katagame menambahkan bahwa sosialisasi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Materi sosialisasi harus mudah dipahami dan disampaikan dengan metode yang menarik agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain sosialisasi, pengawasan di lapangan juga harus ditingkatkan untuk memastikan Perda tersebut dipatuhi.

Lebih lanjut, Katagame menekankan pentingnya peran serta semua pihak, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, dalam mensosialisasikan Perda dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kerja sama dan kolaborasi yang baik akan sangat membantu dalam mengatasi masalah sampah di Kabupaten Mimika.

Dengan adanya komitmen dari DPRK Mimika dan diharapkan juga dari Pemerintah Kabupaten Mimika serta kesadaran masyarakat, diharapkan masalah sampah di Kabupaten Mimika dapat teratasi dengan baik dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga Mimika.