DPRK Mimika Desak Perempuan Korban Kekerasan untuk Lapor: Kasus Terus Meningkat

Anggota DPRK Mimika, Dessy Putrika Rante, mendesak perempuan korban kekerasan di Mimika untuk berani melapor, mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Mimika pada 2024 mencapai 84 kasus.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Papua Tengah, menyerukan peningkatan kesadaran dan keberanian bagi perempuan untuk melaporkan segala bentuk tindak kekerasan dan pelecehan yang mereka alami. Anggota DPRK Mimika, Dessy Putrika Rante, dalam keterangannya di Timika, Sabtu (8/3), menekankan pentingnya pelaporan kasus kekerasan agar pelaku dapat diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. Pernyataan ini muncul di tengah data mengkhawatirkan dari Dinas Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika yang mencatat 84 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2024.

Dessy Putrika Rante mengungkapkan keprihatinannya atas masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Mimika. Ia khawatir, angka tersebut hanyalah puncak gunung es, di mana jumlah kasus sebenarnya jauh lebih besar dari yang dilaporkan. Oleh karena itu, ia mendesak para korban untuk berani bersuara dan melaporkan kejadian yang mereka alami kepada pihak berwajib. "Perempuan harus berani melaporkan jika mengalami tindak kekerasan sehingga pelaku dapat dihukum sesuai aturan yang berlaku," tegas Dessy.

Lebih lanjut, Dessy menekankan pentingnya peran aktif kepolisian dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia berharap agar aparat penegak hukum dapat menindak tegas para pelaku dan memberikan efek jera. Selain itu, ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika untuk meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan mekanisme pelaporan kekerasan, serta memberikan pemberdayaan ekonomi bagi para korban. Partisipasi aktif masyarakat juga dinilai krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

Data 84 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Mimika pada tahun 2024 merupakan angka yang mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak. Angka ini menunjukkan masih adanya praktik kekerasan yang merajarela di daerah tersebut dan berdampak signifikan pada kesejahteraan perempuan dan anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki peran penting dalam melindungi warganya dari ancaman kekerasan. Sosialisasi yang masif mengenai hak-hak perempuan dan mekanisme pelaporan kekerasan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, dukungan dan pembinaan bagi para korban juga sangat penting untuk membantu mereka pulih dari trauma dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

Tidak hanya pemerintah, peran masyarakat juga sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Masyarakat perlu dilibatkan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan, misalnya dengan memberikan dukungan kepada para korban dan melaporkan setiap kasus kekerasan yang mereka ketahui kepada pihak berwajib.

Pelaporan kasus kekerasan merupakan langkah penting dalam upaya memberantas kekerasan terhadap perempuan. Dengan melaporkan kasus kekerasan, para korban dapat mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Pelaporan juga dapat membantu pihak berwajib untuk mengidentifikasi pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa mendatang.

Namun, seringkali para korban enggan melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami karena berbagai alasan, seperti rasa takut, malu, atau khawatir akan stigma sosial. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para korban untuk berani melapor. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan dilakukan secara profesional dan efektif. Pihak berwajib harus mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi para korban, serta menindak tegas para pelaku kekerasan.

Pemerintah Kabupaten Mimika perlu memastikan bahwa sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini termasuk memastikan aksesibilitas layanan bagi para korban, memberikan pelatihan kepada petugas yang menangani kasus kekerasan, serta memastikan adanya perlindungan bagi para saksi dan pelapor.

Pemberdayaan ekonomi bagi korban kekerasan merupakan salah satu upaya penting dalam membantu mereka untuk pulih dan mandiri. Kekerasan seringkali menyebabkan korban mengalami kerugian ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dukungan ekonomi dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membangun kembali kehidupan mereka.

Pemerintah Kabupaten Mimika perlu menyediakan program-program pemberdayaan ekonomi yang khusus ditujukan bagi para korban kekerasan. Program-program ini dapat berupa pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau akses ke pasar. Dengan demikian, para korban dapat memiliki penghasilan yang cukup dan tidak lagi bergantung pada pelaku kekerasan.

Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa para korban memiliki akses ke layanan kesehatan dan dukungan psikologis. Trauma akibat kekerasan dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental dan fisik para korban. Oleh karena itu, dukungan kesehatan dan psikologis sangat penting untuk membantu mereka pulih dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Mimika memerlukan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan memberikan dukungan bagi para korban, diharapkan angka kekerasan terhadap perempuan dapat ditekan dan lingkungan yang aman dan setara dapat tercipta.