Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah menangani 38 kasus kekerasan terhadap anak hingga Maret 2025, mayoritas kasus kekerasan seksual dan fisik, dengan respon cepat untuk melawan stigma 'no viral, no justice'.

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur masih tinggi, mendorong DPRD Jatim untuk menata ulang program perlindungan agar tetap maksimal di tengah efisiensi anggaran.

DPPPAKB Kalsel mencatat 204 kasus kekerasan perempuan dan anak hingga April 2025, didominasi kekerasan psikis, seksual, dan fisik; pelatihan peningkatan kapasitas SDM pun digelar untuk penanganan optimal.

Anggota DPRD Karawang, Mumun Maemunah, menyerukan penghentian kekerasan terhadap perempuan di Hari Kartini 2025, seiring data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencatat 147 kasus kekerasan sepanjang Januari-Oktober 2024.

Pemkab Sigi, Sulteng, terbitkan Perda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mengatasi 502 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak 2016-2024.

Anggota DPRK Mimika, Dessy Putrika Rante, mendesak perempuan korban kekerasan di Mimika untuk berani melapor, mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Mimika pada 2024 mencapai 84 kasus.

Rumah Harapan GMIT mencatat Kabupaten Kupang sebagai wilayah dengan kasus kekerasan berbasis gender terbanyak di NTT pada tahun 2024, mencapai 30 kasus, didominasi kekerasan seksual dan fisik.

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aske Mabel di Papua terlibat dalam 10 kasus kekerasan, termasuk pembunuhan terhadap enam orang dan penembakan anggota Brimob; senjata api curian telah ditemukan.