Efisiensi Anggaran Ancam Sektor Pariwisata dan Perhotelan NTT

Pengamat ekonomi menilai efisiensi anggaran pemerintah berdampak negatif pada sektor pariwisata dan perhotelan NTT, terutama karena tingginya ketergantungan sektor tersebut pada anggaran pemerintah.

Kupang, 28 Februari 2024 - Efisiensi anggaran pemerintah berpotensi memberikan pukulan telak terhadap sektor pariwisata dan perhotelan Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini diungkapkan oleh Thomas Ola Langoday, pengamat ekonomi dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang. Dampaknya terasa nyata, terutama karena ketergantungan yang tinggi sektor ini terhadap anggaran pemerintah, baik dari APBN maupun APBD.

Langoday menjelaskan bahwa 80 persen basis ekonomi NTT bersumber dari APBN dan APBD, sementara kontribusi swasta hanya 20 persen. Kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi kegiatan instansi pemerintah di hotel dan tempat wisata, seperti rapat atau seminar, berdampak langsung pada pendapatan sektor tersebut. "Basis ekonomi NTT adalah 80 persen oleh APBN dan APBD sementara swasta berada pada angka 20 persen saja," tegas Langoday.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan efektivitas efisiensi anggaran jika berdampak pada pemotongan kegiatan seperti perjalanan dinas, seminar, dan fokus grup diskusi (FGD). Ia meragukan apakah efisiensi tersebut akan memberikan kontribusi yang setara, atau bahkan lebih besar, bagi perekonomian dibandingkan dengan dampak negatifnya terhadap pariwisata dan perhotelan. "Kontribusi swasta yang 20 persen juga ikut memberikan dampak negatif, jika swasta juga mengandalkan anggaran dari APBN dan APBD," tambahnya.

Thomas Ola Langoday juga menyoroti potensi penurunan kunjungan wisatawan domestik ke NTT akibat efisiensi anggaran. Menurutnya, selama ini birokrasi menjadi kontributor terbesar bagi sektor pariwisata NTT. Dengan berkurangnya perjalanan dinas, seminar, dan kegiatan lainnya yang melibatkan birokrasi, maka kunjungan wisatawan domestik akan terdampak secara signifikan. "Tidak ada lagi perjalanan dinas, tidak ada lagi seminar, tidak ada lagi bimtek, tidak ada lagi FGD, birokrat mana yang ke NTT atau ke destinasi wisata di NTT," ujarnya.

Sektor pariwisata NTT kini hanya mengandalkan wisatawan mancanegara. Namun, hal ini pun tetap berisiko jika efisiensi anggaran berdampak pada kenaikan harga hotel, restoran, paket wisata, transportasi, dan fasilitas di destinasi wisata. Kenaikan harga tersebut dapat menurunkan daya tarik NTT bagi wisatawan mancanegara.

Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang tepat agar sektor pariwisata NTT tetap bergairah dan mampu berkontribusi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat. "Perlu solusi elegan agar pariwisata di NTT tetap hidup dengan tetap memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap pembentukan PDRB, kesempatan kerja dan pendapatan," kata Langoday.

Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTT, Robby Rawis. Ia mengungkapkan bahwa tingkat okupansi kamar hotel di NTT saat ini menurun drastis, berkisar antara 20 hingga 35 persen. PHRI NTT bahkan mengkhawatirkan akan terjadi Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) massal pada bulan Maret dan April jika situasi ini terus berlanjut. "Saat ini tingkat okupansi kamar hotel di NTT turun dari 20 hingga 35 persen," ujar Robby Rawis.

Situasi ini menunjukkan betapa krusialnya peran anggaran pemerintah dalam menopang sektor pariwisata dan perhotelan NTT. Efisiensi anggaran yang tidak terencana dengan baik dapat berdampak negatif dan mengancam keberlangsungan sektor vital ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan upaya untuk tetap menjaga pertumbuhan sektor pariwisata dan perhotelan NTT.

Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap sektor-sektor yang sangat bergantung pada anggaran tersebut. Diperlukan solusi inovatif yang dapat menjaga efisiensi anggaran tanpa mengorbankan sektor-sektor strategis seperti pariwisata dan perhotelan yang memiliki peran penting dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat NTT.