Efisiensi Anggaran Berdampak, PHRI NTT Harap Pemerintah Beri Stimulan untuk Perhotelan

PHRI NTT melaporkan penurunan okupansi hotel hingga 35 persen akibat efisiensi anggaran dan meminta pemerintah pusat memberikan stimulan untuk mencegah PHK massal di sektor perhotelan.

Kupang, 28 Februari 2024 - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan keprihatinan terkait dampak efisiensi anggaran pemerintah yang signifikan terhadap sektor perhotelan di daerah tersebut. Penurunan tingkat hunian kamar hotel yang drastis telah memaksa PHRI NTT untuk meminta pemerintah pusat memberikan stimulan guna mencegah PHK massal dan mencegah hotel-hotel gulung tikar. Ketua BPD PHRI NTT, Robby Rawis, mengungkapkan kekhawatiran ini dalam pernyataan resminya di Kupang.

Berdasarkan data yang dihimpun PHRI NTT, penurunan okupansi kamar hotel di NTT mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu antara 20 hingga 35 persen. Kondisi ini menimbulkan kerugian besar bagi para pelaku usaha perhotelan, karena mereka tetap harus menanggung biaya operasional yang tinggi, terutama biaya listrik. Robby Rawis menjelaskan, "Harapannya pemerintah akan bantu dengan stimulan sehingga tidak ada hotel yang memecat karyawannya apalagi sampai gulung tikar."

Untuk menekan pengeluaran, PHRI NTT telah mengimbau para anggotanya untuk melakukan efisiensi energi. Beberapa langkah yang direkomendasikan antara lain adalah penghematan penggunaan listrik, misalnya dengan hanya mengoperasikan satu lift dari tiga lift yang tersedia di beberapa hotel. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya operasional yang semakin memberatkan di tengah penurunan tingkat hunian kamar hotel.

Efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap sektor perhotelan di NTT. Penurunan jumlah kegiatan pemerintah di hotel-hotel, yang mencapai 50 hingga 60 persen, telah menyebabkan penurunan drastis tingkat hunian kamar. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya tamu dari sektor lain, yang membuat beberapa hotel besar di Kota Kupang telah menerima informasi pembatalan kegiatan dari berbagai instansi pemerintah.

Meskipun saat ini karyawan hotel masih menerima upah seperti biasa, PHRI NTT memprediksi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan terjadi pada bulan Maret hingga April mendatang jika situasi ini tidak segera membaik. Kekhawatiran ini didasarkan pada proyeksi penurunan tingkat hunian kamar hotel yang terus berlanjut dan berdampak pada pendapatan hotel yang semakin menipis.

Sekretaris BPD PHRI NTT, Miachael Tamara, menambahkan bahwa PHRI NTT telah menyampaikan aspirasi kepada Badan Pengurus Pusat (BPP) PHRI agar dapat menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat. "Kita di BPD juga sudah menyalurkan aspirasi ke BPP agar bisa menyampaikan ke pemerintah agar ada kebijakan tersendiri bagi sektor perhotelan," ujarnya.

Kota Kupang sendiri mengandalkan sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) sebagai penopang utama sektor pariwisata dan perhotelan. Namun, dengan adanya efisiensi anggaran, sektor MICE juga terdampak sehingga semakin menekan sektor perhotelan. Oleh karena itu, PHRI NTT mendesak pemerintah pusat untuk memberikan stimulus khusus bagi sektor perhotelan di NTT, guna membantu mereka bertahan di tengah kondisi yang sulit ini.

Stimulan tersebut diharapkan dapat membantu hotel-hotel untuk tetap beroperasi, mempertahankan karyawan mereka, dan mencegah terjadinya PHK massal. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di NTT, mengingat sektor perhotelan menyerap banyak tenaga kerja.

PHRI NTT berharap pemerintah pusat dapat segera merespon permintaan ini dan memberikan solusi yang tepat untuk membantu sektor perhotelan di NTT menghadapi tantangan akibat efisiensi anggaran. Keberlangsungan usaha perhotelan sangat penting untuk menjaga daya saing pariwisata NTT dan perekonomian daerah.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah, diharapkan sektor perhotelan di NTT dapat kembali pulih dan berkontribusi positif bagi perekonomian daerah. Langkah-langkah efisiensi yang telah dilakukan oleh PHRI NTT perlu diimbangi dengan dukungan kebijakan pemerintah agar sektor perhotelan dapat melewati masa sulit ini.