Efisiensi Anggaran: KPU Batam Stop Sewa Mobil Dinas, Komisioner Gunakan Kendaraan Pribadi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam telah menghentikan penggunaan lima mobil dinas komisioner dan kembali menggunakan kendaraan pribadi demi efisiensi anggaran, meskipun tetap memiliki dua mobil dinas untuk operasional.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Kepulauan Riau, membuat keputusan untuk menghentikan penggunaan lima mobil dinas yang disewa untuk operasional sehari-hari para komisioner. Keputusan ini diambil demi efisiensi anggaran, dengan para komisioner kini kembali menggunakan kendaraan pribadi mereka. Langkah ini diambil setelah masa sewa lima mobil dinas tersebut berakhir pada 3 Februari 2025, meskipun mendapat kelonggaran waktu hingga minggu lalu sebelum akhirnya ditarik.

Ketua KPU Kota Batam, Mawardi, menjelaskan bahwa keputusan ini tidak mengganggu operasional KPU. "Terkait efisiensi untuk kendaraan dinas yang dipakai oleh masing-masing komisioner itu habis masa sewanya sebenarnya tanggal 3 Februari 2025 lalu. Hanya saja dikasih kelonggaran, minggu lalulah ditarik," ujar Mawardi saat dihubungi di Batam, Jumat. Meskipun komisioner menggunakan kendaraan pribadi, operasional KPU tetap berjalan lancar karena masih tersedia dua mobil dinas dengan pelat merah untuk keperluan operasional.

Mawardi memastikan bahwa seluruh komisioner tetap beraktivitas ke Kantor KPU Batam di Sekupang menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan tidak menghambat kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. "Saya pakai kendaraan pribadi ke kantor. Kita tetap ada operasional, mobil yang pelat merah itu masih bisa gunakan untuk fasilitasi kita atau dinas ke mana, kita masih ada kendaraan. Yang pasti yang diambil itu hanya kendaraan yang bersifat pribadi," jelasnya.

Meskipun efisiensi anggaran diterapkan, Mawardi menegaskan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala dalam menjalankan tugas-tugas KPU Batam. KPU tetap memiliki dua mobil dinas untuk keperluan operasional dan fasilitasi kegiatan. Penggunaan kendaraan pribadi oleh komisioner dinilai tidak mengurangi efektivitas kinerja mereka dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Lebih lanjut, Mawardi menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran juga berdampak pada pembatasan kegiatan di hotel. KPU Batam kini tidak diperbolehkan lagi mengadakan kegiatan di hotel sebagai tindak lanjut dari kebijakan efisiensi APBN. Namun, hal ini pun tidak dianggap sebagai hambatan yang berarti bagi operasional KPU.

"Kalau memang ini harus ya tidak masalah, artinya tidak menjadi hambatan kita untuk pekerjaan kita yang lain. Jadi fasilitasi ini tidak menjadi hal yang utama bagi komisioner, sekretariat untuk tugas-tugas sebagai penyelenggara pemilu," kata Mawardi. Pernyataan ini menunjukkan komitmen KPU Batam untuk tetap menjalankan tugasnya secara optimal meskipun dengan anggaran yang lebih efisien.

Dengan demikian, KPU Batam telah menunjukkan komitmennya terhadap efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kinerja dan operasional. Langkah ini menunjukkan adaptasi KPU terhadap kebijakan pemerintah dan prioritas pada efisiensi penggunaan dana negara.

• Penghematan Anggaran: Kebijakan ini bertujuan untuk menghemat anggaran negara dan mengalokasikan dana ke sektor yang lebih membutuhkan.
• Penggunaan Kendaraan Pribadi: Komisioner KPU Batam menggunakan kendaraan pribadi untuk operasional sehari-hari.
• Tersedianya Kendaraan Dinas: KPU Batam masih memiliki dua mobil dinas untuk keperluan operasional resmi.
• Pembatasan Kegiatan di Hotel: Sebagai bagian dari efisiensi, KPU Batam membatasi kegiatan yang diselenggarakan di hotel.
• Tidak Menghambat Kinerja: Kebijakan efisiensi ini tidak dinilai menghambat kinerja KPU Batam dalam menjalankan tugasnya.

Kesimpulannya, langkah KPU Batam untuk mengembalikan mobil dinas dan menggunakan kendaraan pribadi para komisioner merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran yang tidak menghambat kinerja institusi. KPU Batam menunjukkan adaptasi yang baik terhadap kebijakan pemerintah dan tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu secara optimal.