Efisiensi Anggaran: Pemerintah Prabowo-Gibran Pangkas Belanja Tak Esensial

Pemerintah Prabowo-Gibran melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja tak esensial seperti ATK dan perjalanan dinas untuk mendanai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tengah gencar melakukan efisiensi anggaran negara. Langkah ini dipicu oleh temuan pengeluaran-pengeluaran yang dinilai tidak esensial dan perlu ditekan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, yang menekankan pentingnya efisiensi untuk mencapai tujuan pemerintahan yang lebih efektif dan berdampak.

Salah satu contoh pengeluaran yang menjadi sorotan adalah anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) untuk kementerian dan lembaga negara yang mencapai angka fantastis, yaitu Rp44 triliun. Besarnya anggaran ini dinilai tidak sebanding dengan manfaatnya dan menjadi salah satu fokus utama dalam program efisiensi. Budiman Sudjatmiko menyatakan, "ATK (alat tulis kantor) untuk kementerian/lembaga mencapai Rp44 triliun. Itu kan sangat-sangat besar."

Efisiensi anggaran ini tidak hanya berfokus pada pengurangan belanja ATK. Pemerintah juga berupaya memangkas biaya-biaya lain yang dianggap tidak esensial, seperti biaya perjalanan dinas, penyelenggaraan seminar dan acara seremonial, serta honorarium. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan penghematan yang signifikan dan dialokasikan untuk program-program yang lebih berdampak bagi masyarakat.

Kebijakan efisiensi anggaran ini telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Inpres tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara dengan memangkas belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah, dengan target penghematan mencapai sekitar Rp306,6 triliun. Dana yang berhasil dihemat ini akan dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah.

Salah satu program prioritas yang akan mendapatkan suntikan dana dari hasil efisiensi anggaran adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga akan mendapatkan alokasi dana yang cukup besar. Program MBG sendiri telah dimulai sejak 6 Januari 2025 dan menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan perluasan cakupan penerima manfaat program MBG secara maksimal. Peningkatan target penerima manfaat ini berdampak pada peningkatan kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp171 triliun. Dana sebesar ini akan bersumber dari dana hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo.

Dengan demikian, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bukan sekadar penghematan semata, melainkan juga strategi untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Program MBG menjadi contoh nyata bagaimana efisiensi anggaran dapat dikonversi menjadi program yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

• Program: Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Dimulai: 6 Januari 2025
• Target Penerima Manfaat (2025): 82,9 juta
• Kebutuhan Anggaran (2025): Rp171 triliun
• Sumber Dana: Efisiensi belanja Kementerian/Lembaga

Program MBG diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap gizi dan kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Dengan adanya peningkatan anggaran yang berasal dari efisiensi belanja pemerintah, program ini memiliki potensi untuk mencapai targetnya dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Indonesia.

Langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo-Gibran ini menunjukkan komitmen untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Dengan mengalokasikan dana yang dihemat untuk program-program prioritas seperti MBG, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai tujuan pembangunan nasional.