Efisiensi Anggaran: Pemkab Jembrana Merger Dinas dan Cari Pendapatan Baru

Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, akan merger beberapa dinas dan mencari sumber pendapatan baru untuk mengatasi penurunan pendapatan daerah akibat berkurangnya DAK, DAU, SG, dan bagi hasil pajak kendaraan bermotor.

Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, mengambil langkah efisiensi anggaran dengan melakukan merger atau penggabungan beberapa dinas. Keputusan ini diumumkan oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, di Negara, Kabupaten Jembrana, pada Sabtu, 1 Januari 2024. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja dan mengurangi beban anggaran daerah yang tengah mengalami penurunan pendapatan.

Bupati Kembang Hartawan menjelaskan bahwa kajian penggabungan dinas telah dilakukan, dan meskipun beberapa dinas digabung, pelayanan publik tetap harus dimaksimalkan. Komitmen ini, lanjutnya, telah disepakati bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna sejak kemenangan mereka dalam Pilkada lalu. Selain merger dinas, Pemkab Jembrana juga akan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran lainnya, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Penurunan pendapatan daerah diakui cukup signifikan. Bupati Kembang Hartawan menyebutkan bahwa penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil pajak kendaraan bermotor, dan sumber pendapatan lainnya mengalami pengurangan. Dia memperkirakan penurunan penerimaan dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor saja mencapai Rp30 miliar akibat perubahan sistem penghitungan berdasarkan jumlah kendaraan yang membayar pajak di masing-masing daerah.

Untuk menutupi defisit anggaran tersebut, Pemkab Jembrana akan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencari sumber pendapatan baru, termasuk dari optimalisasi aset daerah. "Kami mencari potensi-potensi pendapatan baru termasuk dari aset daerah," ujar Bupati Kembang Hartawan. Meskipun melakukan efisiensi, program 100 hari kerja yang dijanjikan saat kampanye tetap akan dijalankan.

Salah satu prioritas program 100 hari kerja adalah membantu warga Jembrana yang ingin bekerja ke luar negeri dengan menanggung bunga pinjaman mereka. Kerja sama dengan salah satu bank telah dilakukan untuk memfasilitasi hal ini. "Kami melakukan perjanjian dengan salah satu bank. Bunga pinjaman bagi warga Jembrana yang akan bekerja keluar negeri, Pemkab Jembrana yang membayarnya. Tentu ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi," jelas Bupati.

Selain itu, Pemkab Jembrana juga akan merealisasikan bantuan mobil pick up untuk desa adat dan desa yang tidak memiliki desa adat, serta membangun rumah singgah bagi keluarga pasien di RSU Sanglah. Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna menambahkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi aset-aset daerah yang hanya membebani anggaran tanpa memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.

Aset-aset yang tidak produktif akan disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar minimal tidak membebani keuangan daerah. "Beberapa aset biaya listriknya menjadi beban pemerintah. Ke depan kami upayakan aset itu bisa mandiri," kata Wakil Bupati. Penghematan juga akan dilakukan di internal instansi Pemkab Jembrana, misalnya dalam penggunaan listrik dan sumber daya lainnya.

Penggabungan dinas merupakan salah satu strategi utama dalam upaya efisiensi anggaran Pemkab Jembrana. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan sekaligus mengurangi beban pengeluaran. Dengan mengoptimalkan PAD dan mencari sumber pendapatan baru, Pemkab Jembrana berupaya untuk tetap menjalankan program-program prioritas meskipun menghadapi tantangan penurunan pendapatan daerah.

Selain itu, langkah-langkah penghematan di berbagai sektor juga akan dilakukan untuk memastikan keberlangsungan program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jembrana tetap terjaga.