Gorontalo Utara Prioritaskan Infrastruktur Berkelanjutan di RKPD 2026

Pemkab Gorontalo Utara menetapkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan inovatif sebagai prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, menetapkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan inovatif sebagai prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Keputusan ini diambil setelah melalui Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar Jumat lalu di Gorontalo. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2026 masih mengacu pada RPD tahun 2024-2026 karena Pemilihan Bupati yang baru masih dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU). Meskipun demikian, komitmen terhadap pembangunan infrastruktur berkelanjutan tetap menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inovatif diyakini akan menjadi kunci dalam meningkatkan perekonomian Gorontalo Utara. Dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Gorontalo Utara menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Pembangunan yang berkelanjutan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat Gorontalo Utara.

Dalam penyusunan RKPD 2026, tema peningkatan daya saing ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan inovatif dijabarkan ke dalam anggaran prioritas pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Usulan-usulan dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) akan diseleksi dan disinkronisasi dengan kewenangan daerah dan prioritas pembangunan. Pemilihan usulan prioritas ini juga mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah agar pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Sekda Suleman Lakoro berharap agar perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat top down atau bottom up, tetapi juga melibatkan partisipasi lintas instansi secara horisontal. Hal ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan usulan yang komprehensif sehingga RKPD 2026 menjadi lebih paripurna, berkesinambungan, dan terintegrasi.

Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan RKPD 2026 dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih luas. Partisipasi aktif dari seluruh stakeholder akan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

RKPD 2026 nantinya akan menjadi pedoman bagi Pemkab Gorontalo Utara dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

Forum OPD yang membahas RKPD 2026 ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Helmi Potutu, pimpinan OPD, sekretaris OPD, Kasubang, dan fungsional perencana dari masing-masing OPD. Komitmen kuat terhadap pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan inovatif menjadi tonggak utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo Utara.