Gubernur Jabar Dorong Pemulihan Tanah Pertanian, Atasi Kejenuhan dan Tingginya Biaya Produksi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendorong program pemulihan unsur hara tanah secara massal untuk mengatasi kejenuhan lahan dan tingginya biaya produksi pertanian di Jawa Barat, serta menekankan pentingnya jaminan kesehatan petani.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menyoroti masalah kejenuhan lahan pertanian di Jawa Barat yang disebabkan oleh penggunaan pupuk berkelanjutan tanpa adanya pemulihan kualitas tanah. Hal ini disampaikan saat menghadiri panen raya di Majalengka, Jawa Barat, pada Senin, 7 April 2024. Kondisi ini meningkatkan ketergantungan petani pada bahan kimia, menurunkan kualitas tanah secara berkelanjutan, dan berdampak pada peningkatan biaya produksi pertanian.

Dedi Mulyadi menekankan perlunya program massal untuk mengembalikan unsur hara tanah di Jawa Barat. Ia menyatakan bahwa angka unsur hara tanah di Jawa Barat rata-rata di bawah enam, menunjukkan kondisi tanah yang kurang subur. Tantangan utama petani saat ini bukan lagi ketersediaan pupuk, tetapi tingginya biaya produksi, terutama akibat penggunaan obat-obatan pertanian yang intensif.

Presiden RI Prabowo Subianto juga turut hadir dalam panen raya tersebut dan menekankan pentingnya pembentukan koperasi desa untuk memperkuat sektor pertanian nasional, memperbaiki rantai distribusi, dan mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak. Pemerintah berencana membentuk 80.000 koperasi desa tahun ini yang tergabung dalam jaringan koperasi nasional, dengan fasilitas kredit usaha untuk infrastruktur pertanian.

Dedi Mulyadi mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi tanah pertanian di Jawa Barat yang sudah jenuh akibat penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus. "Secara umum di Jabar tanahnya sudah jenuh, karena pupuk terus-menerus, sedangkan tidak ada pemulihan tanah," ujarnya. Program pemulihan unsur hara tanah dinilai sangat penting untuk mengembalikan kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia.

Ia menambahkan bahwa program ini harus dilakukan secara massal agar dampaknya signifikan terhadap peningkatan produktivitas pertanian di Jawa Barat. Rendahnya angka unsur hara tanah, rata-rata di bawah enam, menjadi indikator perlunya intervensi segera untuk memperbaiki kondisi tersebut. Dengan pemulihan unsur hara, diharapkan produktivitas pertanian dapat meningkat dan biaya produksi dapat ditekan.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti tantangan lain yang dihadapi petani, yaitu tingginya biaya produksi akibat penggunaan pestisida dan herbisida yang intensif. "Biaya produksi tinggi itu di obat-obatan. Dari sebelum tanam mereka harus semprot keong, lalu selama dua bulan dari tanam sampai panen, hampir semua nyemprot dua hari sekali (untuk mencegah hama)," jelasnya. Hal ini menunjukkan perlunya solusi terintegrasi untuk mengatasi masalah ini.

Untuk melindungi lahan pertanian produktif, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan peraturan gubernur yang melarang alih fungsi lahan pertanian, terutama di wilayah kritis seperti Bekasi. Meskipun demikian, Dedi Mulyadi mengakui adanya kendala dalam sistem perizinan karena penyesuaian tata ruang yang masih memerlukan waktu hingga lima tahun.

Selain masalah lahan, Gubernur juga menyoroti pentingnya jaminan kesehatan bagi para petani. Banyak petani yang belum terlindungi program BPJS Kesehatan atau mengalami tunggakan pembayaran. "Para petani juga perlu diperhatikan soal asuransi kesehatannya. Banyak yang tidak tercover BPJS atau iuran mandirinya tidak terbayar," katanya. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap kesejahteraan petani.

Ia berharap adanya kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program pemulihan unsur hara tanah, perlindungan lahan pertanian, dan jaminan kesehatan petani dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya peran koperasi desa dalam memperkuat sektor pertanian nasional. Pembentukan 80.000 koperasi desa ditargetkan tahun ini untuk meningkatkan efisiensi distribusi hasil panen dan pupuk, serta mengurangi ketergantungan petani pada perantara. Setiap koperasi akan difasilitasi kredit usaha untuk infrastruktur pertanian, seperti gudang penyimpanan, kamar pendingin, dan kendaraan pengangkut.

Dengan sistem koperasi yang terintegrasi, diharapkan distribusi hasil pertanian dan pupuk menjadi lebih efisien, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan pendapatan petani. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dukungan pemerintah berupa akses kredit dan infrastruktur diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan keberhasilan koperasi desa.

Kesimpulannya, upaya pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional melalui program pemulihan unsur hara tanah, larangan alih fungsi lahan, jaminan kesehatan petani, dan pembentukan koperasi desa merupakan langkah penting dan terintegrasi untuk menghadapi berbagai tantangan di sektor pertanian.