Gubernur NTB Turun Tangan Tangani Kasus Pelecehan Seksual Santriwati Lombok Barat

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, langsung merespon kasus pelecehan seksual terhadap puluhan santriwati di Lombok Barat dengan memerintahkan bantuan dan perlindungan bagi para korban.

Kasus pelecehan seksual yang menimpa puluhan santriwati di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mendapatkan perhatian serius dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Peristiwa ini terungkap setelah laporan korban tersebar dan mendapat perhatian luas. Gubernur langsung mengambil tindakan cepat untuk memastikan perlindungan dan pemulihan bagi para korban.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Joko Jumadi, membenarkan adanya komunikasi langsung dengan Gubernur. Joko melaporkan proses penanganan kasus, termasuk langkah-langkah komunikasi dan perlindungan yang diberikan kepada para korban. Ia menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas para santriwati yang menjadi korban. "Para korban ini kami jaga kerahasiaannya. Sementara yang sudah kami temui ada delapan orang," ujar Joko.

Joko juga menjelaskan kepada Gubernur bahwa pelaku pelecehan seksual merupakan oknum dan telah dikeluarkan dari pondok pesantren. Oleh karena itu, nama pondok pesantren tidak perlu dikaitkan dengan kasus ini. Hal ini bertujuan untuk mencegah stigmatisasi dan melindungi reputasi lembaga pendidikan lainnya yang tidak terlibat.

Gubernur NTB telah menginstruksikan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Eny Chaerani, untuk segera memberikan bantuan kepada para korban. "Saya sudah meminta bantuan Kepala UPTD segera berkoordinasi dengan lembaga-lembaga perlindungan korban yang ada," tegas Gubernur Iqbal. Ia menekankan pentingnya tindakan cepat dan proaktif dari UPTD PPA dalam bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Gubernur juga meminta agar bantuan diberikan secara langsung dan efisien, tanpa terhambat birokrasi yang berbelit. "Berikan dukungan langsung, tidak usah terlalu birokratis. Saya meminta langsung untuk memberikan bantuan sebaik mungkin," imbuhnya. Hal ini menunjukkan komitmen Gubernur untuk memastikan para korban mendapatkan dukungan yang dibutuhkan secepatnya.

Selain bantuan langsung, Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan dan privasi para santriwati. Perlindungan ini sangat penting untuk masa depan para korban. "Tolong dijaga betul korban (privasi), dipersiapkan segera untuk trauma healing," tambah Gubernur Iqbal. Langkah ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap aspek psikologis dan pemulihan jangka panjang bagi para korban.

Kasus ini bermula dari viralnya film asal Malaysia berjudul "Bid'ah", yang menceritakan tentang tokoh agama yang melakukan tindakan asusila terhadap santriwatinya. Kemiripan cerita dalam film tersebut dengan kejadian di salah satu pondok pesantren di Lombok Barat, memicu laporan dan perhatian publik terhadap kasus ini.

Dengan adanya perhatian dan tindakan cepat dari Gubernur NTB, diharapkan kasus ini dapat ditangani secara profesional dan adil. Para korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai, serta pelaku dapat diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat melakukan evaluasi dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Perlindungan anak dan perempuan menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus ini.

Langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur NTB menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi anak dan perempuan dari kekerasan seksual. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga perlindungan anak dan masyarakat, sangat penting untuk memastikan proses pemulihan dan keadilan bagi para korban.