Gubernur Sumbar Soroti Perkawinan Anak: Faktor Ekonomi dan Budaya Jadi Penyebab Utama

Gubernur Sumatera Barat menyoroti tingginya angka perkawinan anak di Sumbar yang disebabkan oleh kemiskinan, faktor sosial budaya, dan rendahnya pendidikan, serta menyerukan perlindungan anak yang lebih optimal.

Padang, 14 Mei 202X (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih tingginya angka perkawinan anak di Provinsi Sumatera Barat. Beliau menunjuk beberapa faktor penyebab utama, yaitu tekanan ekonomi keluarga, pengaruh sosial budaya, dan rendahnya tingkat pendidikan sebagai akar permasalahan yang perlu segera ditangani.

Dalam keterangan pers di Padang, Rabu, Gubernur Mahyeldi menyatakan, "Masih banyak anak yang menikah pada usia dini karena tekanan ekonomi, sosial, serta minimnya pendidikan." Pernyataan ini menekankan betapa kompleksnya masalah perkawinan anak di Sumbar dan membutuhkan solusi multisektoral.

Bahaya perkawinan anak tidak hanya terbatas pada aspek sosial, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan reproduksi dan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan tentang hak-hak perempuan dan anak, serta perlindungan hukum yang memadai bagi mereka.

Tekanan ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong terjadinya perkawinan anak di Sumbar. Keluarga yang kurang mampu secara ekonomi terkadang menganggap pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mencegah perkawinan anak.

Selain itu, faktor sosial budaya juga turut berperan. Adanya anggapan bahwa pernikahan dini merupakan suatu keharusan atau tradisi dalam beberapa kelompok masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri. Perubahan pola pikir dan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak anak sangat diperlukan untuk mengatasi hal ini.

Rendahnya tingkat pendidikan juga berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan anak. Kurangnya pemahaman tentang bahaya perkawinan anak dan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan membuat mereka rentan terhadap pernikahan dini. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, khususnya bagi perempuan, menjadi kunci penting dalam upaya pencegahan.

Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan tren kekerasan terhadap anak di Sumbar masih tinggi. Pada tahun 2022 tercatat 617 kasus, meningkat menjadi 841 kasus pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 721 kasus pada tahun 2024. Jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan fisik, psikis, dan seksual, dengan korban didominasi anak usia 13 hingga 17 tahun.

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumbar juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Tercatat 216 kasus pada tahun 2020, meningkat menjadi 237 kasus pada tahun 2023, dan melonjak menjadi 309 kasus pada tahun 2024. Angka-angka ini menunjukkan perlunya upaya pencegahan dan perlindungan yang lebih intensif.

Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya peran keluarga dalam pencegahan kekerasan. Komunikasi yang baik dalam keluarga, serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya lokal yang positif, dapat menjadi langkah awal yang efektif.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumbar, Harneli, menambahkan bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya soal hak asasi manusia, tetapi juga berkaitan erat dengan masa depan keluarga dan bangsa. Beliau mengingatkan kembali akan nilai-nilai luhur budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi peran perempuan dalam Rumah Gadang.

Harneli menegaskan, "Ini adalah bagian dari warisan nilai-nilai luhur yang harus kita jaga dan kita hidupkan bersama." Pernyataan ini menekankan pentingnya menggabungkan upaya modern dengan nilai-nilai budaya lokal dalam melindungi perempuan dan anak.

"Setiap anak punya hak untuk tumbuh dan berkembang dengan layak. Kita semua punya tanggung jawab besar melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan yang bisa merusak fisik dan mental mereka," tegas Gubernur Mahyeldi. Pernyataan ini menjadi penutup yang menggarisbawahi pentingnya komitmen bersama dalam melindungi anak dan perempuan di Sumatera Barat.