Hakim Tipikor Ambon Tolak Eksepsi Mantan Wali Kota Terkait TPPU

Pengadilan Tipikor Ambon menolak eksepsi mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp8,2 miliar, dan memerintahkan Jaksa KPK untuk melanjutkan persidangan.

Ambon, 18 Februari 2025 - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Ambon menolak eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum (PH) Richard Louhenapessy, mantan Wali Kota Ambon, dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keputusan ini membuka jalan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan proses persidangan.

Ketua Majelis Hakim, Martha Maitimu, didampingi dua hakim anggota, menyatakan penolakan eksepsi tersebut dalam sidang putusan sela di Ambon, Selasa. Hakim menilai dakwaan yang disampaikan Jaksa KPK telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHP. Dengan demikian, proses hukum akan berlanjut ke tahap selanjutnya.

Eksepsi dari tim PH diajukan setelah Jaksa KPK membacakan dakwaan pada sidang perdana. Dalam tanggapannya, Jaksa KPK menegaskan bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Mereka menilai eksepsi yang diajukan tidak relevan dan bahkan telah memasuki pokok perkara.

Jaksa KPK membantah klaim surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Mereka menekankan bahwa Surat Dakwaan Nomor 02/TUT.01.04/24/01/2025, tertanggal 14 Januari 2025, telah memenuhi syarat formal dan materil sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP. Oleh karena itu, Jaksa KPK meminta majelis hakim untuk menolak seluruh eksepsi yang diajukan dan melanjutkan persidangan.

Richard Louhenapessy didakwa melakukan TPPU atas uang senilai Rp8,2 miliar yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Rinciannya, Rp7,2 miliar diduga digunakan untuk membeli sejumlah aset, sementara Rp1 miliar ditempatkan dalam tabungan GOAL Severs Gift-MAXI. Kasus ini kini memasuki babak baru setelah penolakan eksepsi oleh majelis hakim. Persidangan akan berlanjut ke tahap pembuktian, di mana akan diuji kebenaran dakwaan Jaksa KPK.

Dengan ditolaknya eksepsi, persidangan akan berlanjut ke tahap pembuktian. KPK akan menghadirkan bukti-bukti untuk memperkuat dakwaannya. Tim PH Richard Louhenapessy tentunya akan menyiapkan pembelaan mereka. Publik menantikan bagaimana proses persidangan ini akan berjalan selanjutnya dan apa yang akan menjadi hasil akhirnya. Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat posisi Richard Louhenapessy sebagai mantan Wali Kota Ambon.

Putusan majelis hakim untuk menolak eksepsi mantan Wali Kota Ambon menandai babak baru dalam kasus dugaan TPPU ini. Proses hukum akan berlanjut, dan publik akan terus mengikuti perkembangannya untuk melihat bagaimana keadilan ditegakkan. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.