Hasto Kristiyanto Ditetapkan Tersangka, Tetap Yakin Tak Terlibat dan Taat Hukum

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK terkait kasus perintangan penyidikan Harun Masiku, tetapi ia menegaskan taat hukum dan meyakini tidak terlibat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, telah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis malam, 20 Februari 2025. Penahanan tersebut terkait kasus dugaan perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku, tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Hasto, yang mengenakan rompi oranye dan borgol, menyatakan dirinya taat hukum dan meyakini tidak terlibat dalam kasus tersebut. Penahanan dilakukan selama 20 hari di Rutan KPK, terhitung mulai 20 Februari hingga 11 Maret 2025.

Meskipun ditahan, Hasto Kristiyanto tetap teguh pada pendiriannya. Ia menegaskan bahwa dirinya sebagai warga negara yang baik akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ia juga menyampaikan pesan kepada kader PDI-P bahwa dirinya dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat menjalani masa penahanan.

Hasil eksaminasi hukum yang telah dilakukan menunjukkan tidak adanya keterlibatan Hasto dalam kasus tersebut. Namun, ia memilih untuk tetap menjalani proses hukum sebagai bentuk teladan bagi warga negara lainnya. Hasto bahkan menyebut pengalamannya sebagai 'lambang perjuangan' dan menyerukan semangat merdeka.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa Hasto diduga melakukan intervensi yang menyebabkan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020. OTT tersebut terkait dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR RI. Menurut Setyo, Hasto memerintahkan Nur Hasan, penjaga Rumah Aspirasi milik Hasto, untuk menghubungi Harun Masiku agar menenggelamkan ponselnya dan melarikan diri. Akibatnya, Harun Masiku berhasil menghindari penangkapan dan hingga kini masih menjadi buron.

Tidak hanya itu, KPK juga menemukan bukti bahwa sebelum diperiksa sebagai saksi pada 6 Juni 2024, Hasto memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel yang berisi substansi terkait pelarian Harun Masiku. Selain itu, Hasto juga diduga mengumpulkan beberapa orang terkait kasus ini dan mengarahkan mereka untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya kepada KPK. Semua tindakan ini diduga bertujuan untuk merintangi dan mempersulit proses penyidikan.

KPK menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Hasto. Pasal ini mengatur tentang perintangan penyidikan.

Hasto Kristiyanto sendiri menyatakan, "Berdasarkan hasil eksaminasi oleh para ahli hukum, ahli pidana itu menunjukkan ya tidak ada keterlibatan saya." Meskipun demikian, ia tetap menjalani proses hukum dengan lapang dada. Ia juga menyampaikan pesan kepada seluruh kader dan simpatisan PDI-P agar tetap tenang dan mendukungnya. Hasto menekankan bahwa dirinya dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat, melihat penahanan ini sebagai bagian dari kristalisasi perjuangan untuk keadilan di Indonesia.

Hasto juga menambahkan, "Tetapi sebagai warga negara yang baik, rompi oranye dan borgol ini adalah sebagai lambang dari perjuangan saya. Merdeka! Terima kasih." Pernyataan ini menunjukkan tekad Hasto untuk tetap teguh pada pendiriannya meskipun menghadapi proses hukum.

Kasus ini masih terus berlanjut dan akan menjadi sorotan publik. Publik menunggu perkembangan selanjutnya dan bagaimana proses hukum akan berjalan. Pernyataan Hasto yang menyatakan dirinya taat hukum dan tidak terlibat akan diuji dalam proses persidangan.

Kesimpulan: Kasus Hasto Kristiyanto menjadi perhatian publik karena menyangkut figur penting di partai politik dan proses hukum yang sedang berjalan. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau dan menjadi bahan perbincangan masyarakat Indonesia.