Identifikasi Masalah Tepat, Kunci Utama Pemberdayaan Perempuan di Indonesia

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya identifikasi masalah yang tepat sebagai kunci keberhasilan pemberdayaan perempuan di Indonesia, terutama di daerah seperti NTT yang masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya identifikasi masalah yang tepat sebagai langkah awal dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara MPR RI di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Selasa (6/5). Acara tersebut mengangkat tema "Penguatan Pemimpin Perempuan: Feminisme Pancasila untuk Kepemimpinan Pro Keadilan". Menurut Lestari, keberhasilan program pemberdayaan perempuan sangat bergantung pada pemahaman mendalam akar permasalahan yang dihadapi, khususnya di daerah.

Lestari menjelaskan bahwa banyak program yang gagal karena tidak didasarkan pada identifikasi masalah yang akurat. Ia mencontohkan, di daerah-daerah seperti NTT, berbagai tantangan kompleks yang dihadapi perempuan seringkali luput dari perhatian. Akibatnya, program yang dirancang justru tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan perempuan.

Lebih lanjut, Lestari menyoroti berbagai tantangan struktural dan kultural yang masih dihadapi perempuan Indonesia. Tantangan tersebut meliputi beban ganda pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan formal, tekanan budaya patriarki, trauma masa lalu, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan ekonomi, serta ancaman trafficking dan kekerasan. Jika tidak ditangani secara serius, tantangan ini akan menghambat pembangunan nasional secara keseluruhan.

Data menunjukkan bahwa sekitar 60 persen rumah tangga miskin di Indonesia dipimpin oleh perempuan. Kemiskinan ini, menurut Lestari, disebabkan oleh terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Kesenjangan ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus tanpa adanya intervensi yang tepat dan terarah.

Oleh karena itu, Lestari mendorong pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang inklusif dan ramah perempuan. Kebijakan tersebut harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik perempuan di masing-masing daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program pemberdayaan perempuan dapat memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan.

Selain itu, Lestari juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya penguatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan. Perempuan yang telah memiliki akses terhadap otoritas dan sumber daya diharapkan dapat membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Lestari Moerdijat menegaskan bahwa solusi untuk pemberdayaan perempuan tidak hanya terletak pada program-program yang bersifat parsial, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam tentang akar permasalahan. "Seringkali berbagai permasalahan tidak bisa diatasi melalui penerapan sejumlah program karena kita tidak mampu mengidentifikasi dengan tepat permasalahan yang dihadapi," tegas Lestari.

Untuk itu, dibutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga swadaya masyarakat, hingga sektor swasta. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa program pemberdayaan perempuan dirancang dan diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Pentingnya identifikasi masalah yang tepat juga ditekankan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu pilar penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait dengan kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan. Dengan memahami akar permasalahan, program pemberdayaan perempuan dapat dirancang untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian SDGs.

Kesimpulannya, pemberdayaan perempuan di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Identifikasi masalah yang tepat, kebijakan yang inklusif, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan meningkatkan kesejahteraan perempuan di seluruh Indonesia.