Indikasi Korupsi Dana Desa Rp500 Juta di Aceh Barat, Hasil Audit Inspektorat

Inspektorat Aceh Barat menemukan indikasi korupsi lebih dari Rp500 juta dalam pengelolaan dana desa di Gampong Ranto Panyang Barat, setelah sebelumnya masyarakat melaporkan dugaan penyelewengan Rp723 juta.

Tim Auditor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menemukan indikasi korupsi senilai Rp500 juta lebih dalam pengelolaan dana desa Gampong Ranto Panyang Barat, Kecamatan Meureubo. Temuan ini muncul setelah adanya laporan masyarakat dan audit yang dilakukan oleh tim Inspektorat. Inspektur Kabupaten Aceh Barat, Zakaria Mahmud, menyatakan bahwa temuan ini masih dalam proses penyempurnaan untuk memastikan angka riil yang diduga diselewengkan.

Awalnya, laporan masyarakat pada 7 Januari 2025 menyebutkan dugaan penyelewengan mencapai Rp723 juta. Namun, setelah audit dan penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT), angka tersebut direvisi menjadi lebih dari Rp500 juta. Tim auditor telah meminta keterangan sejumlah aparatur desa terkait kegiatan yang diduga tidak terlaksana atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hasil audit akan diserahkan kepada Bupati Aceh Barat untuk menentukan langkah selanjutnya.

Penyegelan kantor desa oleh warga pada 7 Januari 2025 menjadi pemicu terungkapnya kasus ini. Aksi tersebut dilakukan karena oknum aparatur desa dan kepala urusan keuangan diduga ingkar janji terkait realisasi anggaran Rp723 juta lebih yang telah ditarik sejak tahun 2022 hingga 2024. Meskipun telah ada surat pernyataan pada 4 November 2024, anggaran tersebut tidak direalisasikan sesuai perjanjian hingga akhir tahun 2024.

Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, melalui Inspektur Zakaria Mahmud dan Ketua Tim Audit Santoso, telah melakukan investigasi mendalam terkait laporan dugaan penyelewengan dana desa di Gampong Ranto Panyang Barat. Proses audit melibatkan pemeriksaan dokumen, wawancara dengan aparatur desa, dan verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar. Temuan sementara menunjukkan indikasi kuat adanya penyimpangan penggunaan dana desa yang cukup signifikan.

Proses audit masih terus berlanjut untuk memastikan jumlah pasti dana yang diduga diselewengkan. Tim auditor bekerja secara profesional dan teliti untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat guna mendukung proses hukum selanjutnya. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat setempat, sangat penting dalam mengungkap kasus ini secara transparan dan akuntabel.

Setelah proses audit selesai, temuan akan disampaikan secara resmi kepada Bupati Aceh Barat. Langkah selanjutnya akan ditentukan oleh Bupati, yang berwenang untuk mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses hukum akan berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan, dan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat Gampong Ranto Panyang Barat.

Kasus dugaan korupsi dana desa di Gampong Ranto Panyang Barat bermula dari laporan masyarakat pada awal Januari 2025. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang diduga tidak transparan memicu aksi penyegelan kantor desa pada 7 Januari 2025. Aksi ini menjadi titik awal bagi Inspektorat Aceh Barat untuk turun tangan dan melakukan investigasi.

Surat pernyataan yang ditandatangani oleh oknum kepala desa dan kaur keuangan pada 4 November 2024 menjadi bukti janji yang tak ditepati. Janji tersebut terkait dengan realisasi anggaran Rp723 juta lebih yang telah ditarik sejak tahun 2022. Kegagalan merealisasikan anggaran sesuai perjanjian dan batas waktu yang ditentukan memicu kemarahan dan aksi protes dari masyarakat.

Peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan penyelewengan dan melakukan aksi penyegelan kantor desa patut diapresiasi. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan memastikan dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. Keberanian masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya menjadi contoh penting dalam upaya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat, Marjan Hanafi Lubis, juga membenarkan adanya kasus ini dan mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam mengungkap dugaan penyelewengan dana desa. Pihak DPMG akan terus berkoordinasi dengan Inspektorat Aceh Barat untuk memastikan proses hukum berjalan dengan lancar dan adil.

Setelah proses audit selesai dan temuan diserahkan kepada Bupati Aceh Barat, masyarakat berharap agar kasus ini dapat ditindaklanjuti secara hukum dan para pelaku dapat diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Temuan indikasi korupsi dana desa di Gampong Ranto Panyang Barat senilai lebih dari Rp500 juta menjadi catatan penting dalam pengelolaan keuangan desa. Peran aktif masyarakat dan proses audit yang dilakukan Inspektorat Aceh Barat diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa di masa mendatang. Proses hukum yang akan berjalan diharapkan dapat memberikan keadilan dan mengembalikan kerugian negara.