IPM Kalsel 2024 Lampaui Nasional, Gubernur Muhidin Ungkap Lima Prioritas Pembangunan

Kalimantan Selatan berhasil mencapai IPM 75,19 pada 2024, melampaui rata-rata nasional dan menunjukkan berbagai kemajuan ekonomi dan sosial lainnya.

Banjarmasin, 25 April 2024 - Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menorehkan prestasi membanggakan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 75,19 pada tahun 2024. Angka ini melampaui rata-rata nasional yang tercatat sebesar 75,02, sebuah pencapaian signifikan yang diumumkan langsung oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin.

Kenaikan IPM Kalsel sebesar 0,53 poin dibandingkan tahun 2023 (74,66 poin) menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor. Keberhasilan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari berbagai program pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Prestasi ini juga diiringi oleh pertumbuhan ekonomi yang positif dan indikator pembangunan lainnya yang menunjukkan kemajuan pesat. Gubernur Muhidin memaparkan berbagai capaian positif Kalsel, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Muhidin menyampaikan bahwa selain IPM, laju pertumbuhan ekonomi Kalsel juga tumbuh sebesar 5,05 persen. Hal ini menunjukkan geliat perekonomian yang dinamis dan positif. Lebih lanjut, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalsel mencapai 75,7 poin, melampaui rata-rata nasional dan mencerminkan komitmen Kalsel dalam pembangunan berkelanjutan.

Angka pengangguran di Kalsel tercatat sebesar 4,2 persen, sementara angka kemiskinan berada di angka 4,11 persen, keduanya di bawah rata-rata nasional. Bahkan, Kalsel termasuk dalam dua provinsi dengan persentase penduduk miskin terkecil di Indonesia. Ini menunjukkan keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan.

Gubernur juga menekankan penurunan angka gini rasio, yang menunjukkan kesenjangan pembagian pendapatan. Pada tahun 2023, gini rasio Kalsel berada di angka 0,313, dan menurun menjadi 0,302 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam pemerataan kesejahteraan.

Prestasi lain yang membanggakan adalah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kalsel selama 10 tahun terakhir dalam tata kelola pemerintahan. Kalsel menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang memperoleh nilai SAKIP A, menunjukkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2025, Gubernur Muhidin memaparkan lima prioritas pembangunan yang diharapkan mendapat dukungan dari kementerian/lembaga negara dan seluruh kabupaten/kota di Kalsel. Sinergi ini sangat penting untuk kesuksesan program-program pembangunan yang direncanakan.

Prioritas pertama adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berbudaya. Prioritas kedua adalah pembangunan infrastruktur dasar dan kewilayahan untuk menunjang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, peningkatan perekonomian berbasis sektor unggulan seperti industri, UMKM, perdagangan, pertanian, dan pariwisata, didukung oleh investasi, tenaga kerja yang berdaya saing, dan energi berkelanjutan.

Prioritas keempat adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas mitigasi serta penanganan bencana. Terakhir, prioritas kelima adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada pelayanan publik yang lebih baik dan efisien. Kelima prioritas ini diharapkan mampu membawa Kalsel menuju kemajuan yang lebih pesat dan berkelanjutan.

Dengan berbagai capaian positif yang telah diraih, Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen yang kuat dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.