Istana Bantah Efisiensi Anggaran Sebabkan Perlambatan Ekonomi

Menteri Sekretaris Negara membantah kebijakan efisiensi anggaran menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat di kuartal I 2025, dan menjelaskan beberapa faktor lain yang turut berpengaruh.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2025 tercatat sebesar 4,87 persen (year-on-year/yoy), angka yang lebih rendah dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memicu berbagai spekulasi, termasuk dugaan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah menjadi penyebabnya. Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dengan tegas membantahnya.

Bantahan tersebut disampaikan Prasetyo Hadi pada Jumat lalu di Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia menjelaskan bahwa meskipun efisiensi anggaran memang dilakukan, hal tersebut merupakan realokasi dana ke sektor-sektor yang lebih produktif. Menurutnya, menghubungkan langsung efisiensi anggaran dengan perlambatan ekonomi adalah kesimpulan yang terlalu terburu-buru.

Lebih lanjut, Mensesneg menekankan bahwa perlambatan ekonomi merupakan fenomena multifaktorial. Tidak hanya satu faktor yang dapat dipersalahkan. Ia juga menyinggung belanja pemerintah yang belum maksimal pada kuartal pertama sebagai salah satu faktor yang turut berkontribusi terhadap perlambatan tersebut.

Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah bukan bertujuan untuk menghambat pertumbuhan ekonomi, melainkan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Realokasi anggaran difokuskan pada sektor-sektor yang dianggap lebih produktif, seperti sektor pertanian yang menunjukan pertumbuhan di atas 10 persen.

Dengan demikian, kebijakan efisiensi anggaran ini justru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Pemerintah berupaya untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien demi mencapai tujuan pembangunan nasional.

Meskipun demikian, Mensesneg mengakui bahwa dampak dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi perlu terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Selain efisiensi anggaran, Prasetyo Hadi juga menunjuk beberapa faktor eksternal yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi geopolitik global, seperti perang dan kebijakan proteksionis dari negara lain, menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian Indonesia.

Ia mencontohkan kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump dan konflik berkepanjangan di beberapa wilayah dunia. Bahkan, munculnya konflik baru antara India dan Pakistan semakin memperumit situasi geopolitik global dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, juga turut memberikan komentarnya. Melalui akun Instagram pribadinya, Luhut menjelaskan bahwa koreksi pertumbuhan ekonomi dapat terjadi pada masa transisi pemerintahan, seperti yang terjadi pada tahun 2014. Ia menekankan bahwa perlambatan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2025 bukanlah hal yang sepenuhnya mengejutkan.

Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti kontraksi konsumsi pemerintah sebagai salah satu faktor utama perlambatan ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, ia menekankan pentingnya percepatan belanja negara. Dengan meningkatkan belanja pemerintah, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi dampak negatif dari faktor-faktor lain yang telah disebutkan sebelumnya.

Kesimpulannya, pemerintah mengakui adanya perlambatan ekonomi pada kuartal I 2025. Namun, pemerintah membantah bahwa efisiensi anggaran menjadi penyebab utama. Sebaliknya, pemerintah menekankan pentingnya realokasi anggaran ke sektor produktif dan percepatan belanja negara untuk mengatasi perlambatan tersebut. Faktor eksternal seperti geopolitik global juga turut menjadi perhatian dalam konteks ini.