Izin Pembangunan Pulau Pari: Ranah KLHK, Polisi Fokus Keamanan
Polisi Kepulauan Seribu menyatakan izin pembangunan di Pulau Pari menjadi tanggung jawab KLHK, sementara kepolisian fokus menjaga keamanan dan mencegah konflik antara warga dan pengembang.
Warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, memprotes pembangunan dermaga dan resor yang merusak lingkungan di Pulau Gugus Lempeng. Protes ini bermula pada Senin (20/1), dan langsung ditindaklanjuti oleh Lurah Pulau Pari, Muhammad Adriansyah.
Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Ajie Lukman Hidayat, menyatakan bahwa permasalahan izin pembangunan tersebut berada di luar kewenangan kepolisian. "Untuk masalah tersebut bukan ranah kami," ujar AKBP Ajie pada Kamis di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa wewenang izin pembangunan berada di tangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Meskipun perusahaan pengembang, PT. Pondok Centra Sejahtera, mengantongi izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nomor 12072410513100013 tertanggal 12 Juli 2024, AKBP Ajie menegaskan bahwa informasi yang diterima kepolisian menunjukkan izin lingkungan dari KLHK belum dipenuhi.
Fokus Kepolisian
Polisi di Pulau Pari fokus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk mencegah eskalasi konflik antara warga dan pihak pengembang. Pihak kepolisian berupaya agar konflik tidak berujung pada tindakan anarkis dan tindak pidana. AKBP Ajie juga menegaskan bahwa unjuk rasa diizinkan selama dilakukan sesuai aturan dan tidak disertai tindakan anarkis atau perusakan.
Kerusakan Lingkungan
Proyek pembangunan yang dikeluhkan warga mengakibatkan kerusakan hutan mangrove di Pulau Gugus Lempeng, yang berdekatan dengan Pulau Pari dan Pulau Biawak. Lurah Pulau Pari menyatakan bahwa pada 17 Januari terlihat alat berat di lokasi, namun pekerjaan pembangunan telah dihentikan. Sementara itu, KLHK sedang menyelidiki dampak kerusakan lingkungan, termasuk kerusakan mangrove dan terumbu karang di Pulau Biawak.
KLHK Turun Tangan
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Rasio Ridho Sani, dan Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK, Rizal Irawan, melakukan inspeksi di Pulau Biawak pada Kamis. Mereka berkoordinasi untuk memastikan dampak lingkungan dan potensi penegakan hukum terhadap perusahaan terkait. Rasio Ridho Sani menegaskan bahwa KLHK akan menyelidiki masalah ini dan mengambil langkah tegas.
Kesimpulannya, kasus pembangunan di Pulau Pari ini menyoroti pentingnya koordinasi antar kementerian dan penegakan hukum lingkungan. Polisi, sementara itu, memainkan peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah kontroversi ini.