Kalbar Maksimalkan Potensi Tambang Tekan Kemiskinan dan Pengangguran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya maksimalkan potensi tambang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan IPM.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) berkomitmen untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan. Langkah ini merupakan strategi penting dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kalbar, seperti yang disampaikan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Sambas, Selasa (22/4).

Gubernur Norsan menyoroti ketimpangan APBD Kalbar dengan provinsi lain di Kalimantan. APBD Kalimantan Timur mencapai Rp24 triliun, Kalimantan Selatan sekitar Rp14 triliun, sementara Kalbar masih di angka Rp5,8 triliun. Selisih yang signifikan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Salah satu penyebab rendahnya PAD Kalbar adalah belum optimalnya pemanfaatan sektor pertambangan yang masih banyak dikuasai aktivitas ilegal. Kalbar kaya akan bauksit, silika, dan emas, namun potensi ini belum berkontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. "Karena banyak tambang ilegal, kita tidak bisa mendapatkan PAD-nya. Ke depan, mudah-mudahan bisa dijadikan tambang rakyat agar legal dan memberikan kontribusi nyata ke daerah," ujar Gubernur Norsan.

Dengan peningkatan PAD dari sektor pertambangan, Pemerintah Provinsi Kalbar berharap dapat memperkuat program-program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru. Saat ini, angka kemiskinan di Kalbar masih tercatat sebesar 6,32 persen, dan tingkat pengangguran terbuka di angka 4,86 persen. Di Kabupaten Sambas, angkanya sedikit lebih tinggi, yakni 6,53 persen untuk kemiskinan dan 4,99 persen untuk pengangguran.

"Angka pengangguran dan kemiskinan kita harus ditekan. Semakin kecil, semakin baik. Dan itu bisa tercapai kalau PAD kita kuat dan program-program pembangunan bisa menyentuh sampai ke desa-desa," tegas Gubernur Norsan. Pemerintah Provinsi Kalbar menyadari pentingnya pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.

Selain itu, peningkatan PAD juga akan mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Program-program pemberdayaan masyarakat juga akan ditingkatkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalbar berkomitmen untuk memberantas tambang ilegal dan mendorong legalisasi tambang rakyat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain memaksimalkan sektor tambang, Pemprov Kalbar juga mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dari tingkat desa. Gubernur Norsan menekankan pentingnya pembangunan yang berfokus pada desa untuk meningkatkan IPM Kalbar.

Pembangunan infrastruktur yang memadai akan memudahkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Kalbar di kancah nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan peningkatan IPM, diharapkan Kalbar dapat bersaing dengan provinsi lain di Indonesia. Gubernur Norsan menargetkan Kalbar dapat masuk peringkat 15 besar nasional dalam hal IPM, naik dari posisi 30 saat ini. Hal ini membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak.

Pemerintah Provinsi Kalbar menyadari bahwa pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan Kalbar dapat mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat berada di angka 4,90 persen, sementara Kabupaten Sambas berada di 4,74 persen. Meskipun relatif stabil, Gubernur Norsan menilai masih ada ruang besar untuk peningkatan, terutama jika potensi daerah dimaksimalkan secara optimal.

Dengan memaksimalkan potensi sektor pertambangan dan sektor lainnya, serta meningkatkan IPM, Kalbar diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Hal ini akan berdampak positif pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di Kalbar.

Pemerintah Provinsi Kalbar optimistis bahwa dengan strategi yang tepat dan kerja keras semua pihak, Kalbar dapat keluar dari peringkat bawah IPM nasional dan mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Kalbar.

Dengan peningkatan PAD, program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja akan semakin efektif. Kalbar memiliki potensi besar untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.