Kapolri: Stabilitas Keamanan dan Antikorupsi, Modal Majukan Bangsa

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya stabilitas keamanan dan sikap antikorupsi sebagai kunci kemajuan bangsa Indonesia, serta mengajak kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Magelang, 26 Februari 2024 (ANTARA) - Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kapolri, menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan komitmen antikorupsi merupakan modal utama dalam memajukan bangsa Indonesia. Pernyataan ini disampaikan saat beliau menjadi narasumber dalam pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2).

Kapolri menjelaskan bahwa kemajuan Indonesia ditentukan oleh berbagai faktor, salah satunya stabilitas keamanan. Beliau menekankan bahwa Polri berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah, termasuk dalam ketahanan pangan dan energi, investasi, industrialisasi, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Selain itu, Polri juga fokus menangani konflik sosial, kejahatan, dan kejahatan siber seperti judi online. Kapolri berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, kementerian/lembaga, dan seluruh pemangku kepentingan akan mampu mengatasi berbagai permasalahan tersebut. "Oleh karena itu, mari kita sama-sama bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada," ujar Kapolri, menekankan pentingnya sinergi untuk mencapai tujuan nasional.

Menurut Kapolri, stabilitas keamanan yang kondusif sangat penting untuk menarik investasi, baik domestik maupun asing. Situasi keamanan yang terjamin memberikan kepastian dan kepercayaan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Polri, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas keamanan. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan menindak kejahatan, termasuk kejahatan transnasional yang dapat mengganggu stabilitas negara. Komitmen Polri dalam hal ini sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan mendukung kemajuan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Kapolri juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya masing-masing. Kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, turut memberikan pembekalan kepada para kepala daerah. Beliau menekankan pentingnya sikap antikorupsi bagi para pemimpin daerah, mengingat tanggung jawab besar mereka dalam memajukan perekonomian, perdagangan, dan ketahanan pangan.

Setyo Budiyanto mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah bersifat sementara. Para kepala daerah harus mampu melaksanakan amanat dengan baik, patuh pada peraturan, dan menjaga nama baik bangsa dan negara. "Saya berharap semuanya yang baik menjadi lebih baik. Yang patuh menjadi lebih patuh," pesannya.

KPK juga mengingatkan potensi korupsi yang dapat muncul dari kekuasaan. Para kepala daerah diminta untuk menghindari politik balas budi agar penyelenggaraan pemerintahan tetap bersih dan terhindar dari masalah hukum. "Kekuasaan ada masanya. Kewenangan ada batasnya. Jika disalahgunakan, akan ada pertanggungjawaban hukum," tegasnya.

Pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan daerah menjadi sorotan utama. Dengan komitmen antikorupsi yang kuat, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mendukung kemajuan bangsa.

Kesimpulannya, stabilitas keamanan dan komitmen antikorupsi merupakan dua pilar penting dalam memajukan bangsa Indonesia. Kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat hingga daerah, serta dukungan dari lembaga penegak hukum seperti Polri dan KPK, sangat krusial untuk mewujudkan Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera.