Karyawan Sritex Berhenti Bekerja Mulai Maret, Disnaker Sukoharjo Pastikan Hak Pekerja Terlindungi

Disnaker Sukoharjo memastikan hak-hak karyawan Sritex tetap terlindungi meskipun perusahaan telah menyatakan PHK massal efektif Maret 2024 mendatang.

Sukoharjo, 27 Februari 2024 - Kabar mengejutkan datang dari PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo mengumumkan bahwa karyawan Sritex akan berhenti bekerja secara resmi mulai bulan Maret 2024. Keputusan ini diambil menyusul putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Semarang, yang berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap seluruh karyawan Sritex.

Kepala Disperinaker Kabupaten Sukoharjo, Sumarno, menyatakan bahwa PHK tersebut telah diputuskan pada tanggal 26 Februari 2024. Meskipun demikian, karyawan masih akan bekerja hingga tanggal 28 Februari 2024. "Intinya PHK dan telah diputuskan tanggal 26 Februari," tegas Sumarno dalam keterangannya di Sukoharjo. "Off-nya mulai tanggal 1 Maret," tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Disperinaker memastikan akan mengawasi proses PHK ini agar berjalan sesuai aturan dan hak-hak pekerja terpenuhi. Pihaknya telah sejak awal menyampaikan kepada perusahaan terkait kewajiban pemenuhan hak-hak karyawan, termasuk jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pesangon.

Disnaker Sukoharjo memastikan bahwa hak-hak karyawan Sritex tetap terlindungi. "Kalau jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pensiun itu ada di BPJS Ketenagakerjaan, insya Allah aman," ungkap Sumarno. Pihaknya juga memastikan bahwa perusahaan telah membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan secara tertib, kecuali untuk bulan Februari 2024 yang masih dalam proses pendaftaran.

Proses pengurusan administrasi PHK juga telah dimulai. Para karyawan telah mulai mengisi surat PHK dan melengkapi persyaratan untuk pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Sritex, Widada. "Itu tadi pada ngisi sebagian. Kalau di-PHK kan ada suratnya," kata Widada. Ia menambahkan bahwa para karyawan juga fokus melengkapi syarat agar JHT mereka dapat segera dicairkan. "Jadi JHT supaya segera cair," ujarnya.

Disperinaker Sukoharjo akan terus memantau dan memfasilitasi proses tersebut agar berjalan lancar dan hak-hak karyawan terpenuhi sepenuhnya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk melindungi kesejahteraan para pekerja yang terdampak PHK massal ini.

Disnaker Sukoharjo telah melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak PHK massal di Sritex. Selain memastikan pemenuhan hak-hak karyawan melalui BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para karyawan yang terkena PHK agar dapat kembali memasuki dunia kerja.

Beberapa program pelatihan dan penempatan kerja akan ditawarkan kepada para mantan karyawan Sritex. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan baru dan mengurangi dampak ekonomi akibat PHK. Disnaker juga akan terus berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan lain di Sukoharjo untuk membuka peluang kerja bagi para mantan karyawan Sritex.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berharap agar proses transisi ini dapat berjalan dengan lancar dan para mantan karyawan Sritex dapat segera menemukan pekerjaan baru yang layak. Komitmen pemerintah daerah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja, tetap menjadi prioritas utama.

Dengan adanya kepastian perlindungan hak-hak karyawan dan langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh Disnaker Sukoharjo, diharapkan dampak negatif dari PHK massal di Sritex dapat diminimalisir. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan pendampingan bagi para pekerja yang terdampak.

Semoga para pekerja dapat segera bangkit dan menemukan peluang kerja baru yang lebih baik di masa mendatang.