Kebijakan DHE SDA 100%: Potensi Tambah Devisa US$80 Miliar

Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) 100 persen diprediksi akan menambah cadangan devisa Indonesia hingga US$80 miliar, sekaligus mengoptimalkan manfaatnya bagi perekonomian nasional.

Jakarta, 17 Februari 2025 - Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan baru terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang mewajibkan seluruh eksportir untuk menyimpan 100 persen DHE SDA mereka di perbankan dalam negeri. Kebijakan ini, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, berpotensi meningkatkan cadangan devisa negara hingga US$80 miliar atau sekitar Rp1.279 triliun.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 resmi mengimplementasikan kebijakan ini, berlaku efektif 1 Maret 2025. Kebijakan ini mencakup seluruh sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas), perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Eksportir wajib menempatkan 100 persen DHE SDA mereka dalam rekening khusus (reksus) di perbankan nasional selama 12 bulan. Sementara itu, regulasi untuk sektor migas tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

Airlangga menjelaskan bahwa penurunan harga komoditas global pada tahun ini menjadi pertimbangan dalam proyeksi tambahan devisa sebesar US$80 miliar. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan mengoptimalkan manfaatnya bagi perekonomian nasional. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik secara signifikan.

Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi terkait fleksibilitas yang diberikan kepada eksportir dalam memanfaatkan DHE SDA yang disimpan di dalam negeri. Eksportir tetap memiliki keleluasaan untuk:

• Menukarkan DHE SDA ke rupiah untuk operasional usaha.
• Membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam mata uang asing.
• Membayar dividen dalam mata uang asing.
• Membayar pengadaan barang dan jasa (bahan baku, bahan penolong, atau barang modal) yang belum tersedia di dalam negeri, dalam bentuk mata uang asing.
• Melunasi pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam valuta asing.

Dengan demikian, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi aktivitas eksportir, melainkan untuk mengarahkan aliran devisa agar lebih terkelola dan memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan sanksi bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan DHE SDA 100 persen, yaitu penghentian sementara pelayanan ekspor. Hal ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengevaluasi dampak kebijakan ini terhadap perekonomian nasional secara berkala, guna memastikan efektivitas dan keberlanjutannya.

Dengan potensi peningkatan cadangan devisa yang signifikan dan fleksibilitas yang diberikan kepada eksportir, kebijakan DHE SDA 100 persen diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat perekonomian Indonesia. Pemerintah akan terus memantau dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai tujuan optimalisasi devisa dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.