Kejagung: Ahli Waris Suparta Berpotensi Tanggung Uang Pengganti Rp4,5 Triliun

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan ahli waris Suparta, terpidana kasus korupsi timah yang telah meninggal, berpotensi menanggung uang pengganti Rp4,5 triliun.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan ahli waris Suparta, terpidana kasus korupsi timah yang telah meninggal dunia, berpotensi menanggung uang pengganti sebesar Rp4,5 triliun. Suparta, mantan Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), meninggal pada Senin (28/4) setelah terbukti menerima aliran dana Rp4,57 triliun dan terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa meskipun status pidana Suparta gugur setelah kematiannya (berdasarkan Pasal 77 KUHP), kewajiban membayar uang pengganti tetap ada. Hal ini merujuk pada Pasal 34 UU Nomor 31 Tahun 1999, yang mengatur bahwa jaksa penuntut umum (JPU) akan menyerahkan berita acara persidangan kepada jaksa pengacara negara untuk gugatan perdata guna pengembalian kerugian negara. Gugatan ini akan diarahkan kepada ahli waris Suparta.

Meskipun demikian, Kejagung akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengambil langkah hukum selanjutnya. "Diarahkan ke ahli waris. Di aturannya seperti itu, tapi nanti bagaimana prosesnya, kita mulai dulu bagaimana sikap dari penuntut umum akan dikaji dulu," kata Harli Siregar.

Suparta sebelumnya divonis 8 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp4,57 triliun subsider 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman penjara menjadi 19 tahun, sementara uang pengganti tetap Rp4,57 triliun dengan subsider 10 tahun penjara. Kasasi ke Mahkamah Agung tengah dalam proses.

Proses hukum yang panjang ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengejar aset negara yang hilang akibat korupsi. Meskipun terdakwa telah meninggal, upaya untuk memulihkan kerugian negara tetap akan dilakukan. Kejagung akan meneliti secara cermat aspek hukum yang berlaku untuk memastikan proses hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, termasuk pengejaran aset dan tanggung jawab hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, bahkan setelah kematian terdakwa. Kejelasan hukum terkait kewajiban ahli waris dalam kasus seperti ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam pemulihan kerugian negara.

• Pasal 77 KUHP menyatakan bahwa kematian terdakwa menggugurkan kewenangan penyidikan dan penuntutan.
• Pasal 34 UU Nomor 31 Tahun 1999 mengatur tentang gugatan perdata untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus terdakwa meninggal.
• Kejagung akan mengkaji mekanisme penagihan uang pengganti kepada ahli waris Suparta.
• Proses hukum masih berlanjut dengan kajian mendalam terkait aspek hukum yang berlaku.

Kejagung menekankan komitmennya dalam mengembalikan kerugian negara akibat korupsi. Meskipun Suparta telah meninggal, upaya hukum akan terus dilakukan untuk menagih uang pengganti yang telah diputuskan oleh pengadilan. Mekanisme hukum yang berlaku akan diteliti secara mendalam untuk memastikan proses yang transparan dan akuntabel.

Kasus ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana proses hukum selanjutnya akan berjalan dan bagaimana ahli waris akan menanggapi tuntutan ini akan menjadi sorotan publik. Kejelasan hukum dan transparansi dalam proses hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.