Kejati Aceh Periksa 24 Saksi Kasus Korupsi Pemeliharaan Jalan di Pidie

Kejati Aceh telah memeriksa 24 saksi dan 2 ahli terkait korupsi pemeliharaan jalan di Pidie senilai Rp6 miliar lebih, dengan empat tersangka telah ditetapkan dan potensi penambahan tersangka baru.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh terus mengusut kasus dugaan korupsi pemeliharaan jalan di Kabupaten Pidie. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 24 saksi dan dua orang ahli. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, pada Kamis, 23 Januari 2024, di Banda Aceh. Proses hukum masih berlanjut dan potensi penambahan saksi masih terbuka.

Kasus ini berfokus pada pekerjaan pemeliharaan rutin Jalan Leun Tanjong-Seukeumbrok, Kecamatan Padang Tiji. Proyek yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2022 ini menelan biaya lebih dari Rp6 miliar. Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka: BC (Pengguna Anggaran), RD (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK), MF (pelaksana), dan FS (konsultan pengawas). Namun, investigasi masih berlangsung dan kemungkinan adanya tersangka baru tetap ada.

Pekerjaan tersebut melibatkan CV ZEC sebagai konsultan perencana, CV RCU sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp5,96 miliar, dan CV BC sebagai konsultan pengawas. Panjang jalan yang diperbaiki adalah 2.550 meter. Sepanjang proses, terdapat dua adendum atau perubahan kontrak, dengan pembayaran dilakukan dalam empat tahap hingga proyek dinyatakan selesai 100 persen.

Meskipun proyek telah rampung, terjadi kerusakan pada badan jalan berupa penurunan dan retakan pada aspal. Menurut hasil investigasi, kerusakan ini disebabkan oleh penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi kontrak. Hal ini diduga akibat pengawasan yang kurang optimal dari konsultan pengawas dan pembayaran 100 persen tanpa verifikasi material oleh PPTK.

Hasil pemeriksaan ahli teknis dari Politeknik Lhokseumawe memastikan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan material, serta kekurangan volume material. Audit menemukan kerugian negara mencapai Rp677,7 juta. Kejati Aceh menegaskan bahwa proses penyidikan masih berlanjut dan potensi penetapan tersangka tambahan masih terbuka lebar.

Kasus korupsi pemeliharaan jalan di Pidie ini menjadi sorotan karena melibatkan anggaran yang cukup besar dari DOKA. Proses hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan keadilan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Kejati Aceh berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas.

Dengan adanya temuan kerugian negara yang signifikan, kasus ini menjadi perhatian publik. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik menjadi poin penting yang perlu ditekankan agar kasus serupa tidak terulang kembali. Kejati Aceh terus bekerja keras untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan keadilan ditegakkan.