Kejati Riau Kembalikan 156 Ponsel dan 4 Mobil Dinas Kampar: Kasus Korupsi Fiktif?

Kejati Riau mengembalikan 156 ponsel pintar dan 4 mobil dinas Pemkab Kampar yang sebelumnya diamankan terkait dugaan korupsi pengadaan ponsel fiktif, setelah penyelidikan menyatakan tidak ditemukan bukti tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau baru-baru ini mengembalikan 156 unit ponsel pintar dan empat mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Kampar. Barang-barang tersebut sebelumnya diamankan sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi pengadaan ponsel fiktif untuk para kepala dinas. Pengumuman mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejati Riau, Akmal Abbas, pada Senin lalu di Pekanbaru.

Keputusan mengembalikan aset-aset tersebut diambil setelah Kejati Riau melakukan penelusuran dan konfirmasi mendalam. "Setelah kami melakukan konfirmasi dan penelusuran, ternyata pengadaan barang ini benar, namun ditemukan bahwa ada pihak yang tidak berhak menerima atau tidak tepat sasaran, karena itu dikembalikan," jelas Akmal Abbas. Pengembalian ini bertujuan agar aset-aset tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini juga termasuk kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh pejabat yang sudah tidak menjabat.

Awalnya, ponsel dan mobil dinas tersebut diamankan karena diduga terkait penyimpangan anggaran. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, Kejati Riau tidak menemukan bukti yang cukup untuk menjerat siapapun atas tindak pidana korupsi. "Tidak ditemukan bukti adanya tindak pidana korupsi, terkait penyelidikan yang dilakukan Kejati Riau berdasarkan laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya penyimpangan dalam pengadaan tersebut," tegas Akmal Abbas.

Dari total 288 unit ponsel pintar yang awalnya diamankan, sebanyak 156 unit telah dikembalikan. Sisa 132 unit lainnya juga akan dikembalikan karena terbukti tidak tepat sasaran. Empat mobil dinas yang juga dikembalikan merupakan bagian dari aset Pemkab Kampar yang sebelumnya diduga terlibat dalam dugaan penyimpangan.

Penjabat Bupati Kampar, Hambali, menyampaikan apresiasi atas keputusan Kejati Riau. Ia menyatakan bahwa aset yang dikembalikan akan didistribusikan kembali sesuai kebutuhan. "Kalau memang bisa didistribusikan kembali, maka kami akan mengembalikan kepada pemiliknya karena sarana ini diperlukan. Ini juga menjadi pelajaran agar lebih berhati-hati dalam pengelolaan aset," ujar Hambali. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Pemkab Kampar untuk memperbaiki tata kelola aset daerah dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Kasus dugaan korupsi pengadaan ponsel fiktif di Kabupaten Kampar ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun tidak ditemukan bukti tindak pidana korupsi, proses penyelidikan ini menunjukkan komitmen penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap laporan dugaan penyimpangan. Pengembalian aset-aset tersebut juga menjadi langkah positif dalam memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan efektif.

Kejadian ini juga menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan internal yang kuat dalam pemerintahan daerah. Dengan pengawasan yang ketat dan prosedur yang jelas, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan anggaran dan memastikan penggunaan aset negara secara optimal dan bertanggung jawab. Ke depan, diharapkan Pemkab Kampar dapat menerapkan sistem pengelolaan aset yang lebih baik untuk mencegah kejadian serupa.