Kejelasan Pindahan ASN ke IKN: Kunci Penting Gaet Investor

Kejelasan pemindahan ASN ke IKN dinilai krusial untuk menarik investor dan menjamin keberhasilan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Jakarta, 22 April 2024 - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya kejelasan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kejelasan ini, menurutnya, merupakan faktor penentu bagi para investor untuk turut serta dalam pembangunan IKN. Hal ini disampaikan dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Otorita IKN.

Rifqinizamy menjelaskan bahwa tanpa kepastian jumlah dan jadwal pemindahan ASN, investor akan ragu untuk berinvestasi di IKN. "Karena kalau IKN itu dalam tanda kutip belum berpenduduk, maka rasanya mustahil investor datang ke IKN," tegasnya. Kehadiran investor, lanjut Rifqinizamy, sangat dibutuhkan untuk membangun berbagai fasilitas publik, seperti restoran, hotel, sekolah, dan rumah sakit, yang menunjang kehidupan di IKN.

Pemerintah menargetkan IKN mampu menampung sekitar 9.500 ASN pada tahap awal, dengan proyeksi peningkatan hingga tahun 2028. Meskipun pemerintah telah menyiapkan hunian untuk sekitar 13.000 ASN hingga 2028, kejelasan mengenai rencana pemindahan ASN masih diperlukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa investasi yang telah digelontorkan akan digunakan secara efektif dan efisien.

Kejelasan mengenai pemindahan ASN menjadi penting karena DPR RI telah mengesahkan anggaran sebesar Rp14,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur perkantoran, pemukiman, dan kawasan otorita IKN. Anggaran tersebut, menurut Rifqinizamy, tidak mengalami pengurangan, bahkan mengalami penambahan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan kebijakan pemindahan ASN untuk menjawab pertanyaan mengenai penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Rifqinizamy mempertanyakan fungsi bangunan-bangunan yang telah dan akan dibangun di IKN. "Lalu bangunan itu mau diapakan? Jawabannya kan adalah bangunan itu akan difungsikan untuk perkantoran dan pemukiman. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan? Siapa saja yang akan mengisi?" Pertanyaan-pertanyaan ini, menurutnya, harus dijawab dengan kejelasan rencana pemindahan ASN.

Komisi II DPR RI memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi pembangunan IKN. Oleh karena itu, kejelasan rencana pemindahan ASN menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan IKN dan terwujudnya visi pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, belum dapat memberikan penjelasan yang konkret mengenai hal ini, menunggu keputusan resmi dari Presiden. Namun, pernyataan dari Ketua Komisi II DPR RI ini menjadi sorotan penting, mengingat besarnya anggaran yang telah dikucurkan untuk pembangunan IKN dan harapan agar investasi swasta dapat segera masuk dan berkontribusi pada pembangunan IKN.

• Kejelasan Rencana Pemindahan ASN: Merupakan kunci utama untuk menarik investor dan memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana.
• Penggunaan Anggaran: Transparansi dan perencanaan yang matang dibutuhkan untuk memastikan penggunaan anggaran Rp14,5 triliun secara efektif dan efisien.
• Peran Investor Swasta: Partisipasi aktif investor swasta sangat penting untuk melengkapi pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di IKN.

Pembangunan IKN merupakan proyek besar dan strategis bagi Indonesia. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk investor swasta. Oleh karena itu, kejelasan dan transparansi dalam setiap langkah pembangunan sangatlah penting untuk memastikan keberhasilan proyek ini.