Kemenhan Jelaskan Penunjukan Stafsus Tak Langgar Aturan
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan penunjukan lima stafsus dan satu asisten khusus Menhan sesuai aturan dan telah melalui proses persetujuan, meskipun dilakukan di tengah efisiensi anggaran.
Jakarta, 14 Februari 2025 - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memberikan klarifikasi terkait penunjukan lima staf khusus (stafsus) dan satu asisten khusus Menteri Pertahanan (Menhan) di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, menjelaskan bahwa proses tersebut sepenuhnya sesuai aturan yang berlaku.
"Kemenhan tidak menyalahi aturan. Hanya saja, pengumumannya dilakukan setelah kebijakan efisiensi anggaran," ujar Brigjen TNI Frega dalam konferensi pers di Kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat lalu. Ia menekankan bahwa penunjukan ini telah melalui kajian mendalam mengenai kebutuhan staf pendukung Menhan.
Dasar Hukum dan Proses Persetujuan
Brigjen TNI Frega menjelaskan bahwa Kemenhan telah melakukan kajian yang cermat terkait kebutuhan stafsus. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara membatasi jumlah stafsus maksimal lima orang. Kemenhan kemudian mengajukan usulan nama-nama stafsus dan asisten khusus kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan.
Proses persetujuan ini penting karena pengangkatan stafsus dan asisten khusus diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres). Hal ini memastikan bahwa penunjukan tersebut sah dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Kebutuhan Khusus di Luar Struktur Organisasi
Lebih lanjut, Brigjen TNI Frega menjelaskan alasan perlunya penambahan stafsus dan asisten khusus. Ia menyatakan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh stafsus ini berada di luar cakupan tugas organisasi Kemenhan yang sudah ada. Stafsus tersebut akan membantu dalam bidang-bidang spesifik yang krusial bagi Kemenhan.
"Lima stafsus ditunjuk untuk menangani diplomasi pertahanan, ekonomi pertahanan, tata negara, kedaulatan, dan komunikasi sosial dan publik. Penunjukan Deddy Corbuzier sebagai stafsus komunikasi sosial dan publik bertujuan untuk melengkapi tim dan memperkuat strategi komunikasi Kemenhan," jelasnya.
Efisiensi Anggaran dan Prioritas Kedaulatan
Terkait efisiensi anggaran, Brigjen TNI Frega menegaskan bahwa penunjukan stafsus tidak bertentangan dengan kebijakan tersebut. Kemenhan telah melakukan efisiensi anggaran sekitar 16,24 persen atau sekitar Rp26 triliun. Namun, kebutuhan organisasi, khususnya yang terkait dengan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, tetap menjadi prioritas utama.
"Efisiensi anggaran dilakukan, tetapi kebutuhan organisasi untuk menjaga kedaulatan negara tetap menjadi hal yang utama," tegasnya. Ia berharap stafsus dan asisten khusus dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat dan memperluas diseminasi informasi pertahanan, serta mendukung kebijakan-kebijakan Kemenhan.
Latar Belakang dan Regulasi
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin resmi mengangkat lima stafsus dan satu asisten khusus pada Selasa, 11 Februari 2025. Selain Perpres Nomor 140 Tahun 2024, Perpres Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kemenhan, yang ditetapkan pada 5 November 2024, juga mengatur mengenai pengangkatan stafsus Menhan. Perpres 151/2024 menetapkan bahwa jumlah stafsus maksimal lima orang dengan masa bakti setara masa jabatan menteri.
Kebijakan efisiensi anggaran sendiri merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.