Kemenhub Fokuskan Anggaran Rp17,7 Triliun untuk Optimalkan Transportasi Publik 2025

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menggunakan anggaran Rp17,725 triliun di tahun 2025 untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik di seluruh Indonesia, dengan prioritas pada subsidi dan layanan publik.

#konten ai
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menggunakan anggaran Rp17,725 triliun di tahun 2025 untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik di seluruh Indonesia, dengan prioritas pada subsidi dan layanan publik. (©© 2025 Antaranews)

Jakarta, 14 Februari 2025 - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan fokus utama anggaran tahun 2025 pada optimalisasi layanan transportasi publik. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas dan efisiensi mobilitas masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam rapat kerja Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta.

Prioritas Anggaran Kemenhub 2025

Dalam rapat tersebut, Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa alokasi anggaran tahun 2025 akan diprioritaskan untuk mempertahankan subsidi dan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (PSO) untuk transportasi umum. "Dengan anggaran yang ada, penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan menjadi prioritas utama Kemenhub," tegas Menhub. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk biaya operasional pegawai Kemenhub.

Menhub juga menjelaskan bahwa Kemenhub telah melakukan tinjauan menyeluruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menggunakan metode Risk Based Analysis. Analisis ini memastikan setiap program dapat berjalan efektif dan efisien dengan anggaran yang tersedia. "Kemenhub berkomitmen untuk memastikan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia," tambahnya.

Alokasi Anggaran per Direktorat Jenderal

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, pagu anggaran Kemenhub tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp17,725 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan kepada sembilan unit organisasi eselon I di bawah Kemenhub. Rinciannya adalah:

  • Sekretariat Jenderal: Rp464,09 miliar
  • Inspektorat Jenderal: Rp85,48 miliar
  • Ditjen Perhubungan Darat: Rp3,14 triliun
  • Ditjen Perhubungan Laut: Rp7,32 triliun
  • Ditjen Perhubungan Udara: Rp3,39 triliun
  • Ditjen Perkeretaapian: Rp1,31 triliun
  • Badan Kebijakan Transportasi: Rp71,01 miliar
  • BPSDMP (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan): Rp1,82 triliun
  • BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek): Rp108,95 miliar

Angka ini menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 43,66 persen atau Rp13,72 triliun dibandingkan pagu awal sebesar Rp31,45 triliun (berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 23 September 2024).

Komitmen Terhadap Layanan Publik

Meskipun terjadi efisiensi anggaran yang signifikan, Menhub memastikan bahwa layanan transportasi publik kepada masyarakat tetap akan dioptimalkan. Kemenhub berkomitmen untuk memastikan aksesibilitas dan kualitas layanan transportasi tetap terjaga di seluruh Indonesia. Prioritas utama tetap pada peningkatan kualitas layanan transportasi publik yang terjangkau dan merata.

Dengan alokasi anggaran yang terfokus ini, diharapkan Kemenhub dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi mobilitas masyarakat Indonesia di tahun 2025. Program-program yang telah direncanakan akan dijalankan secara efektif dan efisien untuk memastikan terwujudnya sistem transportasi yang andal dan berkelanjutan.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
Kemenhub Prioritaskan Keselamatan Transportasi Jalan Jelang Lebaran 2025

Menjelang Lebaran 2025, Kemenhub melalui Ditjen Hubdat perkuat kolaborasi demi keselamatan transportasi jalan dengan mengecek kelaikan kendaraan dan menerapkan sanksi tegas pada pelanggar.

kemenhub
Anggaran Kementerian Imipas Dipangkas Rp4,4 Triliun, Tetap Fokus Layanan Publik

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp4,4 triliun, namun tetap berkomitmen memberikan pelayanan publik maksimal dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

Sumber Antara
Efisiensi Anggaran Pemerintah: Kurangi Beban Fiskal dan Optimalkan Pelayanan Publik

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran Rp306,69 triliun untuk APBN dan APBD 2025 guna mengurangi beban fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan fokus pada penghematan perjalanan dinas dan pembatasan kegiatan seremo

EfisiensiAnggaran
Efisiensi Anggaran Kemenhan: Jaga Kedaulatan Negara Tetap Prioritas

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memastikan kebijakan efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp26 triliun tidak akan mengganggu tugas menjaga kedaulatan negara dan kesejahteraan prajurit, karena fokus efisiensi pada bidang administratif.

#konten ai
Kemenkes Cari Solusi Efisiensi Anggaran Rp19 Triliun Tanpa Ganggu Layanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya melakukan efisiensi anggaran Rp19 triliun sesuai Inpres 1/2025 tanpa mengurangi kualitas layanan kesehatan masyarakat, dengan melakukan reprioritisasi anggaran dan mendapat persetujuan Presiden.

Sumber Antara
Kementerian PUPR Prioritaskan 4 Sektor Infrastruktur di Tengah Pemotongan Anggaran

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indonesia memprioritaskan empat sektor infrastruktur dengan anggaran Rp81,38 triliun di tengah pengurangan anggaran hingga 80 persen pada tahun 2025.

Sumber Antara
Kemenhub Realisasikan Anggaran Rp39 Triliun di 2024

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berhasil merealisasikan anggaran tahun 2024 sebesar Rp39,09 triliun atau 85,21 persen dari pagu anggaran, dengan capaian signifikan di berbagai sektor termasuk belanja pegawai dan PNBP.

#konten ai
Efisiensi Anggaran: Fokus Kementerian PUPR di 4 Bidang Infrastruktur

Kementerian PUPR memfokuskan anggaran Rp29,57 triliun pada empat bidang infrastruktur utama di 2025, setelah efisiensi anggaran mencapai Rp81,38 triliun, meliputi sumber daya air, jalan dan jembatan, cipta karya, dan prasarana strategis.

Sumber Antara
KemenPANRB Prioritaskan Layanan Publik di Tengah Efisiensi Anggaran

Kementerian PANRB tetap utamakan program penting demi kualitas layanan publik, meski ada efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dengan optimalisasi teknologi digital sebagai solusinya.

Sumber Antara
Efisiensi Anggaran Kemkominfo 2025: Rp3,84 Triliun untuk Program Prioritas

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyesuaikan efisiensi anggaran 2025 menjadi Rp3,84 triliun setelah restrukturisasi dari usulan awal Rp4,49 triliun, demi mendukung program pemerintah.

Sumber Antara
Sinergi Kemenkumham Malut Prioritaskan Pelayanan Publik di Masa Transisi

Kemenkumham Maluku Utara dan Ditjen Pemasyarakatan Malut bersinergi optimalkan pelayanan publik, pengelolaan aset, dan SDM selama masa transisi, memastikan pelayanan masyarakat tetap prima.

#konten ai
Kemenhan Optimalkan Anggaran: Jaminan Kualitas Kajian dan Litbang Tetap Terjaga

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memastikan kualitas kajian dan litbang tetap terjaga meski telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp26,993 triliun dengan mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

#konten ai