Kemenhub Fokuskan Anggaran Rp17,7 Triliun untuk Optimalkan Transportasi Publik 2025
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menggunakan anggaran Rp17,725 triliun di tahun 2025 untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik di seluruh Indonesia, dengan prioritas pada subsidi dan layanan publik.
Jakarta, 14 Februari 2025 - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan fokus utama anggaran tahun 2025 pada optimalisasi layanan transportasi publik. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas dan efisiensi mobilitas masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam rapat kerja Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta.
Prioritas Anggaran Kemenhub 2025
Dalam rapat tersebut, Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa alokasi anggaran tahun 2025 akan diprioritaskan untuk mempertahankan subsidi dan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (PSO) untuk transportasi umum. "Dengan anggaran yang ada, penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan menjadi prioritas utama Kemenhub," tegas Menhub. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk biaya operasional pegawai Kemenhub.
Menhub juga menjelaskan bahwa Kemenhub telah melakukan tinjauan menyeluruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menggunakan metode Risk Based Analysis. Analisis ini memastikan setiap program dapat berjalan efektif dan efisien dengan anggaran yang tersedia. "Kemenhub berkomitmen untuk memastikan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia," tambahnya.
Alokasi Anggaran per Direktorat Jenderal
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, pagu anggaran Kemenhub tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp17,725 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan kepada sembilan unit organisasi eselon I di bawah Kemenhub. Rinciannya adalah:
- Sekretariat Jenderal: Rp464,09 miliar
- Inspektorat Jenderal: Rp85,48 miliar
- Ditjen Perhubungan Darat: Rp3,14 triliun
- Ditjen Perhubungan Laut: Rp7,32 triliun
- Ditjen Perhubungan Udara: Rp3,39 triliun
- Ditjen Perkeretaapian: Rp1,31 triliun
- Badan Kebijakan Transportasi: Rp71,01 miliar
- BPSDMP (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan): Rp1,82 triliun
- BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek): Rp108,95 miliar
Angka ini menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 43,66 persen atau Rp13,72 triliun dibandingkan pagu awal sebesar Rp31,45 triliun (berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 23 September 2024).
Komitmen Terhadap Layanan Publik
Meskipun terjadi efisiensi anggaran yang signifikan, Menhub memastikan bahwa layanan transportasi publik kepada masyarakat tetap akan dioptimalkan. Kemenhub berkomitmen untuk memastikan aksesibilitas dan kualitas layanan transportasi tetap terjaga di seluruh Indonesia. Prioritas utama tetap pada peningkatan kualitas layanan transportasi publik yang terjangkau dan merata.
Dengan alokasi anggaran yang terfokus ini, diharapkan Kemenhub dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi mobilitas masyarakat Indonesia di tahun 2025. Program-program yang telah direncanakan akan dijalankan secara efektif dan efisien untuk memastikan terwujudnya sistem transportasi yang andal dan berkelanjutan.