Kemenko Polkam Pastikan Upaya Pemberian THR untuk Pengemudi Ojol
Pemerintah, melalui Kemenko Polkam, berupaya memastikan pengemudi ojek online (ojol) menerima THR Lebaran tahun ini dengan menyiapkan aturan yang tepat sasaran dan terdistribusi tepat waktu.
Jakarta, 24 Februari 2024 - Pemerintah tengah berupaya keras memastikan para pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran tahun ini. Wakil Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich Paulus, menyatakan bahwa Kementerian Tenaga Kerja sedang menyiapkan aturan untuk merealisasikan hal tersebut. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi menyambut bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Jakarta.
Wamenko Polkam Lodewijk menekankan pentingnya kepastian pemberian THR bagi para pengemudi ojol. Ia juga memastikan bahwa pembahasan skema pemberian THR telah dibahas dalam rapat koordinasi tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan THR diberikan tepat sasaran kepada yang berhak menerimanya.
Lebih lanjut, Wamenko Polkam juga menegaskan pentingnya pendistribusian THR yang tepat waktu. Pembagian THR diharapkan tidak terlambat agar masyarakat, termasuk para pengemudi ojol, dapat memenuhi kebutuhan hidup selama bulan Ramadhan. "Prinsip tujuh hari sebelum Lebaran diharapkan THR ini sudah dapat diterima oleh karyawan-karyawan yang tersebar di Indonesia," tegas Lodewijk.
Dukungan dari Kementerian Tenaga Kerja
Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, menyatakan bahwa tuntutan para pengemudi ojol terkait THR merupakan hal yang wajar dan rasional. Wamenaker Noel, sapaan akrabnya, menilai tuntutan tersebut logis dan sesuai dengan hak-hak pekerja.
Pemberian THR keagamaan bagi pekerja layanan berbasis aplikasi ini telah menjadi salah satu poin diskusi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan pada 24 Januari lalu. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa perlindungan bagi pekerja layanan berbasis aplikasi merupakan bagian dari arahan Presiden. Beliau menegaskan bahwa para pengemudi ojol berhak atas upah dan kesejahteraan yang layak, sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan juga menekankan posisi pengemudi ojol sebagai pekerja yang berhak atas THR, mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan standar internasional dari International Labour Organization (ILO). "Pun kalau kita mengacu negara-negara Eropa, kawan-kawan driver ini adalah pekerja. Mengacu pada International Labour Organization (ILO), posisi driver juga sebagai pekerja. Maka dari itu, harus mendapat THR, tidak bisa tidak," tegasnya.
Wamenaker Noel menambahkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan para aplikator terkait pemberian THR, terlepas dari penamaan bonus, bantuan, atau sebutan lainnya. Pihak aplikator menyatakan kesiapannya, namun masih perlu pembahasan teknis lebih lanjut. "Harapannya semoga mereka bisa beri yang terbaik buat driver," ujarnya.
Perlindungan Pekerja Ojol
Pemerintah terus berupaya melindungi hak-hak pekerja, termasuk pengemudi ojol. Pemberian THR ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Proses penyusunan aturan oleh Kementerian Tenaga Kerja diharapkan dapat segera rampung agar THR dapat disalurkan tepat waktu sebelum Lebaran.
Dengan adanya upaya pemerintah ini, diharapkan para pengemudi ojol dapat merayakan Lebaran dengan lebih tenang dan nyaman, karena telah mendapatkan haknya sebagai pekerja. Ini juga menjadi langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor ekonomi digital.