Kemenkum Kalsel Bangun Budaya Kerja Bersih dan Profesional Menuju WBK

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) membangun budaya kerja bersih dan profesional untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), menekankan kejujuran dan partisipasi aktif seluruh pegawa

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) tengah gencar membangun budaya kerja bersih dan profesional. Upaya ini dijalankan sebagai langkah nyata dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Inisiatif ini diresmikan pada Selasa, 11 Maret 2024, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap tugas sehari-hari. Beliau menyampaikan arahannya dalam Rapat Konsolidasi Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Balai Pertemuan Garuda. Kejujuran, menurut beliau, merupakan fondasi utama dalam mencapai predikat WBK.

Partisipasi aktif seluruh pegawai, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenaga alih daya, menjadi kunci keberhasilan pembangunan Zona Integritas ini. Kakanwil juga mengingatkan kemungkinan adanya penilaian mendadak oleh "mystery guest", sehingga seluruh pegawai harus senantiasa bekerja dengan baik dan benar, bukan hanya saat penilaian.

Nuryanti Widyastuti menambahkan, "Jangan menunggu dinilai baru bekerja dengan maksimal. Lakukan yang terbaik setiap saat karena pelayanan yang baik adalah bagian dari komitmen kita kepada masyarakat." Pernyataan ini menegaskan komitmen Kemenkum Kalsel untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana, selaku ketua pembangunan zona integritas, memaparkan peran Tim Pokja WBK dan progres yang telah dicapai. Berbagai upaya telah dilakukan, dan konsistensi seluruh tim sangat penting untuk mencapai hasil optimal.

Rapat konsolidasi tersebut juga menjadi forum diskusi untuk membahas kendala teknis dalam pelaksanaan zona integritas menuju WBK. Diskusi mencakup berbagai aspek, mulai dari pembenahan ruang layanan hingga strategi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah pentingnya sinergi antar pegawai. Kerja sama dan kolaborasi yang solid diyakini akan mempercepat terwujudnya Zona Integritas di lingkungan Kemenkum Kalsel. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Rapat tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pegawai dalam mewujudkan zona integritas. Dengan demikian, Kemenkum Kalsel semakin dekat dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Melalui pembangunan budaya kerja yang bersih dan profesional, Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan terpercaya. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Keberhasilan pembangunan zona integritas ini tidak hanya bergantung pada upaya dari pemerintah, tetapi juga peran serta aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.

• Pembenahan ruang layanan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat.
• Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai.
• Penguatan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya korupsi.
• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya.

Dengan langkah-langkah konkret tersebut, diharapkan Kemenkum Kalsel dapat segera meraih predikat WBK dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Selatan.