Kemenkum Kalsel: Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pelayanan Publik

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan mengurangi kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Banjarmasin, 11 Februari 2024 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) memberikan jaminan bahwa upaya efisiensi anggaran tidak akan menghambat pelayanan hukum kepada masyarakat. Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menegaskan hal ini di Banjarmasin, Selasa lalu.

"Meskipun ada penyesuaian anggaran," kata Nuryanti, "pelayanan hukum tetap harus berjalan optimal." Ia menekankan pentingnya profesionalisme seluruh unit kerja dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Efisiensi anggaran, menurutnya, harus berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.

Kemenkum Kalsel memiliki strategi khusus dalam melakukan efisiensi anggaran. Strategi ini dirancang selaras dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan transparan. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan penghapusan anggaran pada beberapa sektor.

Beberapa pos anggaran yang diefisiensikan meliputi penghapusan anggaran untuk Barang Milik Negara (BMN) tertentu, alat tulis kantor (ATK), dan penyewaan kendaraan dinas. Selain itu, pemangkasan anggaran juga dilakukan pada sektor kehumasan, perjalanan dinas, dan kegiatan-kegiatan seremonial. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

Meskipun melakukan efisiensi, Kemenkum Kalsel tetap memprioritaskan beberapa pos anggaran penting. Anggaran untuk gaji, tunjangan pegawai, dan outsourcing tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam menjaga kesejahteraan pegawai dan memastikan operasional kantor tetap berjalan lancar. Dengan demikian, pelayanan publik tetap terjaga kualitasnya.

Dengan mempertahankan anggaran untuk kebutuhan pokok operasional dan kesejahteraan pegawai, Kemenkum Kalsel memastikan konsistensi pelayanan hukum kepada masyarakat. Langkah ini menunjukkan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik yang optimal. Prioritas utama tetap diberikan pada pelayanan hukum yang efektif dan efisien.

Komitmen Kemenkum Kalsel untuk menjaga kualitas pelayanan hukum tercermin dalam strategi efisiensi anggaran yang diterapkan. Dengan fokus pada penghematan di sektor-sektor tertentu, Kemenkum Kalsel memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Langkah-langkah efisiensi yang dilakukan oleh Kemenkum Kalsel menunjukkan upaya untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang baik. Dengan demikian, diharapkan efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Justru sebaliknya, diharapkan efisiensi ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Ke depannya, Kemenkum Kalsel akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum sembari tetap menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dan tata kelola keuangan yang baik. Komitmen ini akan terus dijaga untuk memastikan pelayanan hukum yang optimal dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.