Kemenkum Sulteng Harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan, Jamin Kepastian Hukum Daerah

Kemenkumham Sulteng fasilitasi harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan untuk memastikan peraturan daerah selaras dengan hukum nasional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) telah memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep). Kegiatan ini dilakukan di Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa, 25 Februari 2024. Harmonisasi tersebut bertujuan untuk memastikan peraturan daerah di Bangkep selaras dengan sistem hukum nasional, memberikan kepastian hukum, dan mendukung pemerintahan yang efisien.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulteng, Sopian, menjelaskan pentingnya harmonisasi peraturan daerah. "Harmonisasi peraturan daerah sangat penting untuk memastikan aturan yang dibuat di daerah selaras dengan sistem hukum nasional," tegas Sopian. Ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan upaya menciptakan peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Ranperbup yang diharmonisasi adalah Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai. Proses harmonisasi ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kanwil Kemenkumham Sulteng berkomitmen penuh mendukung pemerintah daerah dalam mempercepat proses harmonisasi peraturan daerah. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas regulasi di daerah dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan regulasi di daerah semakin tertata dengan baik, memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi seluruh pemangku kepentingan.

Proses harmonisasi memastikan setiap peraturan daerah selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ini juga bertujuan untuk menghindari konflik hukum dan memastikan implementasi peraturan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang kondusif dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sopian menambahkan bahwa harmonisasi ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan terintegrasi. Dengan memastikan keselarasan antara peraturan daerah dan hukum nasional, diharapkan akan mengurangi potensi sengketa hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Harmonisasi Ranperbup ini diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Banggai Kepulauan. Kepastian hukum yang lebih jelas akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, harmonisasi ini juga akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik dan mempercepat proses pembangunan di daerah.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan terstruktur, diharapkan akan mengurangi potensi terjadinya konflik dan sengketa di masyarakat. Hal ini akan menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banggai Kepulauan. Kanwil Kemenkumham Sulteng berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan kualitas regulasi dan menciptakan kepastian hukum.

Kanwil Kemenkumham Sulteng terus berupaya untuk memberikan pendampingan dan asistensi kepada pemerintah daerah dalam penyusunan dan harmonisasi peraturan daerah. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem hukum yang kuat dan berkeadilan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang baik dan bersih serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan regulasi di daerah semakin tertata dengan baik serta mampu memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi seluruh pemangku kepentingan. Ini merupakan langkah penting dalam membangun pemerintahan yang baik dan berwibawa di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Proses harmonisasi ini juga melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi hukum. Hal ini untuk memastikan bahwa Ranperbup yang dihasilkan telah mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Fasilitasi harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan oleh Kemenkumham Sulteng merupakan langkah strategis dalam menciptakan kepastian hukum di daerah. Upaya ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Komitmen Kemenkumham Sulteng dalam memberikan pendampingan dan asistensi kepada pemerintah daerah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem hukum yang kuat dan berkeadilan.