Kemenkum Sulteng Penguat Peran Paralegal: Akses Keadilan di Sulawesi Tengah Melebar

Kemenkumham Sulteng latih 49 paralegal untuk memperluas akses keadilan di masyarakat dan selesaikan masalah hukum ringan di tingkat desa serta kelurahan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar pelatihan bagi 49 paralegal untuk memperluas jangkauan layanan hukum dan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Pelatihan ini dilaksanakan di Palu dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil yang sulit mengakses layanan hukum formal.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan tahap pembekalan teori yang berlangsung selama tiga hari. Setelahnya, para peserta akan menjalani tahap aktualisasi lapangan yang dimulai pada 21 Februari hingga 3 Mei 2025. Pada tahap ini, mereka akan langsung mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum ringan di desa atau kelurahan masing-masing. "Pelatihan paralegal ini diikuti oleh 49 peserta dan juga menjadi bagian dari rangkaian pembentukan pos bantuan hukum (Posbakum) di masyarakat," ungkap Rakhmat Renaldy.

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum, terutama dalam penyelesaian kasus-kasus ringan di tingkat desa dan kelurahan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Program ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi beban kerja di pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa hukum di tingkat akar rumput.

Paralegal, sebagai tenaga hukum non-profesional yang terlatih, memiliki peran penting dalam memperluas akses keadilan. Mereka dapat memberikan bantuan hukum dasar kepada masyarakat, seperti memberikan informasi hukum, membantu penyusunan surat, dan mendampingi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan, terutama di daerah-daerah yang minim akses terhadap layanan hukum profesional.

Dengan kemampuan yang dimiliki, paralegal diharapkan mampu membantu menyelesaikan konflik hukum secara cepat dan tepat, khususnya bagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan hukum formal. Mereka menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan sistem hukum yang ada, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami hak dan kewajibannya.

Pelatihan yang diberikan kepada para paralegal meliputi berbagai materi, antara lain hukum perdata, hukum pidana, dan hukum keluarga. Mereka juga dilatih tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan efektif, memberikan penyuluhan hukum, dan bekerja sama dengan instansi terkait.

Setelah mengikuti pelatihan, para paralegal akan ditempatkan di desa atau kelurahan masing-masing dan akan terus mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari Kanwil Kemenkumham Sulteng. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan layanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.

Kanwil Kemenkumham Sulteng berkomitmen untuk terus memperkuat pembinaan dan pendampingan bagi para paralegal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Pembinaan dan pendampingan ini akan dilakukan secara berkala, baik melalui pelatihan lanjutan maupun kunjungan lapangan.

Selain itu, Kanwil Kemenkumham Sulteng juga akan memfasilitasi para paralegal dalam mengakses informasi hukum terbaru dan berkolaborasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan kualitas layanan hukum yang diberikan. Dengan adanya dukungan dan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan para paralegal dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dan berkontribusi dalam mewujudkan kesadaran hukum di masyarakat.

Keberadaan paralegal diharapkan dapat mendukung penyelesaian konflik hukum secara cepat dan tepat, khususnya bagi masyarakat yang sulit mengakses layanan hukum formal. Mereka menjadi garda terdepan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Dengan pelatihan dan pembinaan yang intensif, diharapkan paralegal dapat menjadi solusi efektif dalam memperluas jangkauan layanan hukum dan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di Sulawesi Tengah. Program ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan cita-cita pemerintah untuk memberikan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kanwil Kemenkumham Sulteng akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan hukum dan memperluas jangkauan akses keadilan bagi masyarakat di Sulawesi Tengah. Komitmen ini akan terus diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan, termasuk pelatihan dan pembinaan bagi para paralegal.