Kemenperin Minta Polisi Telusuri Aliran Dana Kasus SPK Fiktif

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta polisi menyelidiki aliran dana dalam kasus surat perintah kerja (SPK) fiktif yang melibatkan mantan pejabat, termasuk dugaan aliran dana ke artis dan selebgram.

#konten ai
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta polisi menyelidiki aliran dana dalam kasus surat perintah kerja (SPK) fiktif yang melibatkan mantan pejabat, termasuk dugaan aliran dana ke artis dan selebgram. (©© 2025 Antaranews)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendesak Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri untuk mengusut tuntas aliran dana dalam kasus surat perintah kerja (SPK) fiktif yang dilakukan oleh mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial LHS. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menyatakan harapan agar penyidik melacak aliran dana tersebut, khususnya terkait pasal penyuapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penelusuran Aliran Dana dan Peran Vendor

Menurut Febri, bukti-bukti yang dilaporkan menunjukkan dugaan penampungan dana dari beberapa vendor ke rekening LHS dan rekannya. Sebagian dana tersebut diduga disalurkan ke vendor lain yang sebelumnya telah menerima SPK fiktif, mirip skema ponzi. Sebagian lagi digunakan untuk kepentingan pribadi LHS dan rekannya, termasuk dugaan transfer dana lebih dari Rp400 juta ke artis atau selebgram berinisial M. Penyidik juga diharapkan menelusuri sumber dana yang diberikan vendor kepada rekan LHS, yang diduga berasal dari investor perorangan, lembaga keuangan, dan bahkan pejabat negara.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melihat kasus ini sebagai momentum untuk membersihkan internal Kemenperin dalam pengelolaan anggaran. Menperin memastikan para pelaksana anggaran, termasuk PPK, bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Bukti-Bukti yang Diserahkan Kemenperin

Kemenperin telah menyerahkan sejumlah bukti kepada Kortas Tipikor, termasuk DIPA Direktorat Industri Industri Kimia Hilir dan Farmasi TA 2023, SK penunjukan dan pengangkatan LHS, SK penjatuhan hukuman disiplin berat LHS, SPK-SPK fiktif, tagihan pembayaran, dan rekapitulasi uang keluar masuk. SPK-SPK fiktif tersebut memiliki beberapa kejanggalan.

Kejanggalan SPK Fiktif

  • SPK yang ditandatangani LHS dengan penyedia (investor) tidak terdaftar di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kemenperin dan diterbitkan tanpa melalui SOP.
  • Pagu anggaran yang dicatut dalam setiap SPK hanya Rp590.000.000, tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang dibiayai.
  • Kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tidak melibatkan pegawai Kemenperin.
  • Pencairan anggaran tidak melalui kas negara atau KPPN, melainkan rekening pribadi.

Febri menjelaskan, para vendor diduga memberikan uang kepada LHS untuk mendapatkan tender pengadaan dari Kemenperin. LHS menawarkan vendor untuk mengerjakan kegiatan dengan menunjukkan DIPA Kemenperin, namun DIPA yang ditunjukkan berasal dari unit eselon I lain, bukan DIPA Ditjen IKFT.

Imbauan kepada Vendor

Kemenperin mengimbau vendor untuk lebih berhati-hati dalam mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, memverifikasi keabsahan SPK, dan tidak mudah terbujuk iming-iming proyek besar. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
Polisi Pamong Praja Kendari Skorsing Personel yang Pukul Penjual Kerupuk

Pemerintah Kota Kendari memberikan sanksi skorsing kepada seorang personel Satpol PP yang memukul seorang pemuda penjual kerupuk, sementara personel lain yang terlibat hanya diberi teguran karena dianggap melerai.

Sumber Antara
26 Kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Kendari Sepanjang 2024

Dinas Ketenagakerjaan Kota Kendari mencatat 26 kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) pada tahun 2024, dengan berbagai penyebab seperti PHK sepihak, pengupahan di bawah UMK, dan masalah kedisiplinan; sebagian besar kasus telah diselesaikan melalui m

PHI
Kerja Sama RI-Turki: Perusahaan Patungan di Sektor Pertahanan dalam Proses

Kementerian Pertahanan RI menyatakan pembentukan perusahaan patungan pertahanan dengan Turki masih dalam proses, melibatkan pemangku kepentingan dan mempertimbangkan aspek keamanan serta regulasi.

#konten ai
Pemkab Kediri Pastikan 4 Sektor Aman dari Efisiensi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Kediri memastikan empat sektor pelayanan dasar, yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial, tetap aman dari dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, meski ada rencana efisiensi anggaran hingga Rp39 miliar.

#planetantara
K3: Pilar Penting Pembangunan Nasional, Penguatan SDM Jadi Kunci

Penjabat Gubernur Kaltim tegaskan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pembangunan nasional, seraya soroti peningkatan kasus kecelakaan kerja dan dorong penguatan SDM K3.

Sumber Antara
Pemkot Serang Bongkar 23 Kios Pasar Taman Sari: Upaya Penataan Kota dan Ruang Terbuka Hijau

Pemerintah Kota Serang membongkar 23 kios di Pasar Taman Sari untuk penataan kota dan mengembalikan fungsi lahan menjadi ruang terbuka hijau, setelah pedagang direlokasi ke Pasar Kepandean.

Sumber Antara
Partai Buruh dan KSPI Ancam Aksi Besar-besaran: Desak Pemerintah Lindungi Buruh dari PHK Massal

Partai Buruh dan KSPI akan menggelar aksi besar-besaran untuk mendesak pemerintah melindungi buruh dari PHK massal yang mengancam ribuan pekerja di berbagai sektor industri.

#planetantara
Pemerintah Tanggung Pajak Penghasilan Karyawan Sektor Padat Karya

Pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor padat karya dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan hingga Desember 2025.

Sumber Antara
Pemkot Solok Dorong Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Lewat Surat Edaran

Pemerintah Kota Solok menerbitkan surat edaran untuk mendorong pelaku usaha mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan, dengan ancaman sanksi bagi yang tidak patuh.

Ketenagakerjaan
KPK Sita Bupati Situbondo, Pengamat Minta Dalami Peran Penyuap

Pengamat hukum mendesak KPK untuk mengungkap identitas penyuap dalam kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dan Kepala Dinas PUPP, serta menjelaskan mekanisme suap yang terjadi.

Korupsi
Menteri PPPA Beli Kerajinan Kaltim, Dorong UMKM Lokal?

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, membeli kerajinan tangan khas Kalimantan Timur di Pasar Inpres Kebun Sayur Balikpapan, memberikan dukungan nyata pada UMKM lokal.

UMKM
Kemenekraf Prioritaskan Anggaran untuk Ekonomi Kreatif Daerah Pasca Efisiensi

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) memprioritaskan anggaran pasca efisiensi untuk pengembangan ekonomi kreatif daerah melalui kolaborasi lintas sektor dan peningkatan SDM.

#planetantara