KemenPPPA Dorong Kesetaraan Akses Digital Perempuan: Tantangan dan Solusi

Perempuan dan Akses Digital: Komitmen untuk Kesetaraan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, baru-baru ini menyoroti pentingnya komitmen bersama untuk mencapai kesetaraan akses dan partisipasi perempuan di sektor digital. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Rabu, 5 Februari 2024. Hal ini menjadi sorotan penting mengingat peran krusial teknologi dalam kehidupan modern.

Upaya KemenPPPA: Infrastruktur, Literasi, dan STEM

KemenPPPA secara aktif berupaya memperluas infrastruktur digital yang inklusif di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan memastikan akses internet merata, sehingga perempuan di berbagai daerah memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi. Selain itu, peningkatan literasi digital bagi perempuan juga menjadi fokus utama. Program-program pelatihan dan edukasi dirancang untuk memberdayakan perempuan dalam menggunakan teknologi secara efektif dan aman.

Lebih jauh lagi, KemenPPPA mendorong partisipasi perempuan di bidang Science, Technology, Engineering, dan Mathematics (STEM). Dorongan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender dalam sektor teknologi yang selama ini didominasi laki-laki. Dengan lebih banyak perempuan di bidang STEM, diharapkan akan tercipta inovasi dan solusi teknologi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Kolaborasi dan Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

KemenPPPA tidak bekerja sendiri. Mereka berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Polri dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. Kolaborasi ini difokuskan pada penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya dalam konteks digital. Salah satu wujud nyata kolaborasi ini adalah peluncuran modul pelatihan penanganan kekerasan berbasis gender online (KBGO).

Modul pelatihan ini merupakan hasil kerja sama UNDP Indonesia dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri). Modul ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus KBGO secara efektif dan profesional. Pentingnya penanganan KBGO ditekankan mengingat meningkatnya kasus kekerasan online seiring dengan perkembangan teknologi digital.

Data dan Fakta: Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)

Data dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan realitas yang mengkhawatirkan. Hasil survei menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidupnya. Angka ini menunjukkan tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan. Lebih memprihatinkan lagi, 1 dari 10 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangannya.

Data SPHPN ini menjadi dasar penting bagi KemenPPPA untuk memperkuat komitmennya dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Data ini juga menjadi pengingat pentingnya upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, baik secara offline maupun online.

Kesimpulan: Komitmen Berkelanjutan untuk Kesetaraan Digital

Kesimpulannya, komitmen untuk mencapai kesetaraan akses digital bagi perempuan di Indonesia merupakan suatu keharusan. Upaya KemenPPPA dalam membangun infrastruktur digital inklusif, meningkatkan literasi digital, mendorong partisipasi di bidang STEM, dan menangani KBGO merupakan langkah-langkah penting. Namun, keberhasilan upaya ini membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu.

Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender di dunia digital dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan berbasis gender online. Dengan kerja sama yang kuat dan komitmen yang berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat menciptakan ruang digital yang aman, inklusif, dan setara bagi semua perempuan.